Bagir Manan sebut pelaksanaan HPN sebaiknya diserahkan ke Dewan Pers
Ketua Dewan Etik Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bagir Manan menilai kisruh silang pendapat soal kapan dan bagaimana pelaksanaan Hari Pers Nasional sebaiknya diserahkan kepada Dewan Pers saja.
Ketua Dewan Etik Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bagir Manan menilai kisruh silang pendapat soal kapan dan bagaimana pelaksanaan Hari Pers Nasional sebaiknya diserahkan kepada Dewan Pers saja.
"Hak pelaksanaannya serahkan ke Dewan Pers saja," kata Bagir sebelum pulang dari Padang untuk HPN akhir pekan lalu.
-
Kapan Hari Perawat Nasional diperingati? Hari Perawat Nasional diperingati setiap tanggal 17 Maret.
-
Kapan Hari Jamu Nasional diperingati? Hari Jamu Nasional, yang diperingati setiap tanggal 27 Mei, merupakan momen penting untuk merayakan dan mengapresiasi kekayaan warisan budaya Indonesia dalam bentuk jamu.
-
Siapa yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Kota Padang? Bagindo Aziz Chan sendiri adalah tokoh penting bagi Kota Padang saat pihak kolonial Belanda menjajah wilayah tersebut.
-
Kapan Hari Peduli Sampah Nasional diperingati? Setiap tahun, jutaan ton sampah dihasilkan oleh penduduk Indonesia, baik dari rumah tangga, industri, maupun sektor lainnya. Namun, hanya sebagian kecil dari sampah tersebut yang dikelola dengan baik dan benar.
-
Apa yang mengancam warga Pesisir di Padang? Dampak abrasi di Kelurahan Air Manis, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) kian nyata. Daratan hingga rumah penduduk terancam hilang menjadi ancaman serius akibat abrasi yang terus terjadi, paling parah dirasakan warga sejak enam tahun terakhir.
-
Apa yang terjadi di Kota Padang? Hujan deras melanda sebagian besar kawasan Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sejak Kamis (13/7) malam hingga Jumat (14/7) dini hari.
Alasan Bagir agar lebih netral, dan Dewan Pers milik seluruh konstituen kewartawanan di Indonesia. "Bahwa panitia pelaksana nantinya bukan unsur Dewan Pers, tapi oleh salah satu ketua atau pengurus dari organisasi lain tidak masalah, yang penting kepanitiaan dikoordinasi Dewan Pers," ujarnya.
Seperti diketahui, AJI dan IJTI mendesak agar pelaksanaan HPN direvisi. Terutama menyangkut soal tanggal, di mana 9 Februari sejatinya itu adalah hari kelahiran organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Peringatan tahunan ini mulai dilakukan setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 yang menetapkan tanggal itu sebagai Hari Pers Nasional (HPN).
Setelah Soeharto jatuh menyusul gerakan reformasi tahun 1998, ada sejumlah perubahan penting yang terjadi. Dalam bidang media, itu ditandai dengan lahirnya Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Sejumlah regulasi Orde Baru di bidang pers, juga dikoreksi. Termasuk di antaranya adalah pencabutan SK Menpen Nomor 47 tahun 1975 tentang pengakuan pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia.
Lahirnya Undang Undang Pers juga mendorong bermunculannya organisasi wartawan, selain perusahaan media-media baru. Sebelumnya regulasi media cetak diatur ketat melalui Permenpen No.01/Per/Menpen/1984 Tentang Ketentuan-Ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Ketentuan soal SIUPP ini juga akhirnya dicabut oleh Pemerintah pada tahun 1999. Tapi HPN tetap 9 Februari mengacu hari lahir PWI. Padahal saat ini organisasi wartawan bukan cuma PWI.
Bagir menilai bahwa gejolak ingin keluar dari kungkungan PWI itu masuk akal karena saat ini organisasi wartawan tidak tunggal. Dia paham gejolak penggantian tanggal itu dipicu oleh ulah Ketua PWI Margiono yang tidak memiliki etika yang kuat karena terjun ke politik praktis sebagai calon bupati Tulungagung tapi masih menjabat ketua PWI. Menurutnya hal ini mencederai etika independensi wartawan dan menjatuhkan kredibilitasnya.
"Ya Margiono merasa perlu untuk tampil pidato di depan Presiden, dengan memberikan pujian supaya mencerminkan bahwa dia mendukung Jokowi dan berharap dapat dukungan pencalonannya," kata Bagir.
Tapi, alih-alih memanfaatkan pidato yang elegan, Bagir menilai Ketua PWI malah melakukan stand-up comedy. "Saya sedih, kok kepala institusi wartawan seperti itu," tambahnya sambil mengelus dada.
Sejatinya, lanjut dia, bahwa pertemuan di Solo pada 1949 itu bukan cuma membahas soal PWI tapi itu kali pertama membahas tentang pera perjuangan. Hanya kebetulan saja bareng acara PWI, tapi justru ajang pembahasan penting untuk tonggak perjalanan dunia kewartawanan berikutnya.
Bagir tidak bisa menyepakati mana yang lebih pas apakah Februari atau November pelaksanaan yang sesuai. Masing-masing memiliki alasan dan landasan yang bisa diperdebatkan. "Kalau paling gampang kapan tonggak pers, tapi tidak ketemu titiknya, bagaimana kalau HPN disamakan dengan sejak Republik ini berdiri saja, 17 Agustus," katanya sambil tersenyum.
"Biar sepakat dan tak ada yang merasa paling benar," katanya. Yang pasti, Bagir setuju ada pembahasan soal HPN. Dia menyarankan permasalahan ini disampaikan ke pemerintah agar dibahas bersama.
Baca juga:
Mendes PDTT apresiasi insan pers publikasikan kemajuan desa
Peringati Hari Pers Nasional, wartawan Depok santuni anak yatim
AJI dan IJTI minta tanggal peringatan Hari Pers Nasional direvisi
Khofifah: Pers harus menjaga obyektivitas, jangan terdistorsi dan menyebarkan hoax
Gara-gara banjir, Anies batal hadiri puncak perayaan HPN di Padang