Bantu Polda Metro amankan Pilkada DKI, 300 Brimob dikirim dari Sumut
Bantu Polda Metro amankan Pilkada DKI, 300 Brimob dikirim dari Sumut. "Sesuai dengan Renkon Aman Nusa 2017 dalam rangka mengantisipasi konflik sosial dan menjaga Sitkamtibmas yang aman dan kondusif pada saat masa tenang dan Hari H pilkada DKI Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017, Polda Metro Jaya membutuhkan back up."
Sebanyak 300 personel Brimob Polda Sumut diberangkatkan ke Jakarta, Rabu (8/2). Mereka diperbantukan ke Polda Metro Jaya untuk pengamanan Pilkada DKI.
Sebanyak 300 personel Brimob Polda Sumut ini dilepas Kapolda Sumut, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel, dan para pejabat utama Polda Sumut di lapangan Markas Brimob Subden 2 Kompi C, Jalan Arteri Bandara Kualanamu, Tanjung Morawa, Deli Serdang.
"Brimob Polda Sumut kembali mendapat kehormatan untuk memberangkatkan pasukan BKO sebanyak 3 SSK (300 personel) ke Jakarta untuk mem-back up Polda Metro Jaya dalam rangka mengantisipasi konflik sosial di wilayah hukum Polda Metro Jaya mulai dari tanggal 11,12 dan 15 Februari 2017. Ini merupakan sebuah kehormatan," kata Rycko.
Dia mengingatkan eskalasi politik nasional saat ini semakin panas, di antaranya terkait proses persidangan kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta nonaktif. Selain itu, kompetisi politik menjelang pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta juga semakin hangat.
Proses persidangan perkara penistaan agama itu juga semakin banyak menuai kontroversi karena berbagai statement Ahok maupun pendukungnya yang dinilai oleh sebagian masyarakat mendiskreditkan dan mengkriminalisasi ulama. Aliansi Umat Islam Indonesia yang dari semula berkomitmen mengawal kasus Ahok sampai tuntas, kembali merencanakan untuk melakukan aksi damai ke Jakarta pada 11 Februari 2017 nanti atau disebut dengan Gerakan Aksi 112.
"Hal ini mengandung potensi kerawanan berupa konflik sosial yang harus segera diantisipasi, sesuai dengan Renkon Aman Nusa 2017 dalam rangka mengantisipasi konflik sosial dan menjaga Sitkamtibmas yang aman dan kondusif pada saat masa tenang dan Hari H pilkada DKI Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017, Polda Metro Jaya membutuhkan back up personel Brimob Polri," jelas Rycko.
Jenderal berbintang dua ini meminta agar personel yang diberangkatkan melaksanakan tugas BKO dengan tulus ikhlas. "Tampilkan perilaku sopan santun serta humanis sebagaimana filosopi keberadaan Polisi yaitu sebagai wasit yang adil, bukan alat kekuasaan atau kelompok dan bukan mencari keuntungan," tegasnya.
Selain ke Jakarta, Brimob Polda Sumut juga telah dikirim Aceh. Mereka diperbantukan untuk mengamankan pilkada di provinsi itu.
Baca juga:
Ahok janjikan uang Rp 1 juta buat lansia di Jakarta tiap bulan
Agus sindir Anies & Ahok: Jangan pilih pemimpin mencla mencle
Survei Manilka: Agus juara, Anies stabil dan Ahok terjun bebas
Jelang Pilkada, Plt Gubernur DKI minta siskamling ditingkatkan
Demo di masa tenang boleh atau tidak, Wiranto serahkan ke Polri
Ribuan relawan AHY kumpul di Sentul, SBY hingga Hatta Rajasa hadir
'Pak Ahok digusurnya masih lama enggak?'
-
Kapan Pilkada DKI 2017 dilaksanakan? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Apa saja isu yang muncul selama Pilkada DKI 2017? Apalagi pemilihan tersebut juga diwarnai dengan isu-isu seperti agama, etnis, dan kebijakan publik.
-
Kapan Pilkada DKI 2017 putaran kedua dilaksanakan? Pemungutan Suara Putaran Kedua (19 April 2017):Putaran kedua mempertemukan pasangan Ahok-Djarot dan Anies-Sandiaga.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Bagaimana cara warga Jakarta memilih pemimpin di Pilkada DKI 2017? Dengan sistem ini, warga Jakarta bisa langsung berpartisipasi memberikan suara untuk menentukan pemimpin mereka hingga 5 tahun ke depan.
-
Apa yang terjadi pada Pilkada di Jawa Timur? Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di lima wilayah di Jawa Timur dipastikan akan melawan kotak kosong.