Baru 57 Anggota DPRD DKI Serahkan LHKPN ke KPK
Baru 57 Anggota DPRD DKI Serahkan LHKPN ke KPK. KPK sendiri juga melakukan pendampingan kepada anggota dewan untuk melaporkan LHKPN sampai tanggal 31 Maret 2019. Setelahnya, anggota Dewan harus pergi ke KPK untuk mendapat pendampingan.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi menjelaskan, saat ini sudah ada 57 anggota DPRD DKI Jakarta yang menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
"Data yang ada tanggal 27 (Maret), 37 dewan (melaporkan). Tanggal 28 (Maret), 20 orang. Jadi jumlah 57 (anggota) dengan sebelumnya 9," tutur Yuliadi saat dihubungi wartawan, Jumat (29/3).
-
Apa itu DPK? DPK adalah singkatan dari Daftar Pemilih Khusus. DPK adalah daftar pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditawarkan oleh DPLK BRI kepada UMKM? DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun BRI dengan menyelenggarakan kelas edukasi “UMKM Pun Bisa Punya Pensiun” dalam pojok investasi di acara Pesta Rakyat Simpedes (PRS) BRI di Pandaan, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
-
Apa sanksi yang dijatuhkan DKPP kepada Ketua KPU? Akibat pelanggaran tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir kepada Hasyim.
Meski begitu, masih banyak dari anggota DPRD DKI lainnya yang belum melakukan pelaporan. Yuliadi menilai, hal ini dikarenakan para anggota masih membutuhkan penjelasan lebih rinci terkait pengisian.
"Mereka perlu penjelasan rinci soal pengisian. Kemarin KPK yang arahkan," jelasnya.
KPK sendiri juga melakukan pendampingan kepada anggota dewan untuk melaporkan LHKPN sampai tanggal 31 Maret 2019. Setelahnya, anggota Dewan harus pergi ke KPK untuk mendapat pendampingan.
"Kita lihat nih dari KPK kan sibuk urus daerah lain. Sepintas kemarin kalau lewat 31 (Maret) mereka nggak ada lagi di situ (DPRD), maka dipersilakan ke KPK," ujar Yuliadi.
Sebelumnya, KPK telah mengimbau seluruh penyelenggara negara untuk segera melaporkan hartanya secara periodik sebelum melewati batas waktu yang ditentukan. KPK juga menyebut masih banyak anggota DPR RI yang tidak patuh melaporkan LHKPN tahun 2018.
Setidaknya, dari 553 wajib lapor, hanya 99 legislator di Senayan yang melaporkan hartanya ke KPK hingga Senin, 25 Maret 2019.
"Untuk legislatif dari DPR RI tingkat kepatuhannya masih 17,9 persen. Itu artinya 454 orang anggota DPR RI itu belum melaporkan LHKPN secara periodik untuk tahun 2018," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (26/3).
Reporter: Ratu Anissaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Daftar 27 Instansi Paling Patuh Sampaikan LHKPN ke KPK
Anggota DPR Belum Lapor LHKPN, PPP Berdalih Sibuk Kampanye
KPK Datangi DPRD DKI, Dampingi Anggota Dewan Isi LHKPN
Fadli Zon Minta Anggota DPR Yang Belum Lapor LHKPN Dimaklumi
KPK Ingatkan Batas Waktu Penyerahan LHKPN 2018 Lima Hari Lagi
KPK Ungkap Ada 454 Anggota DPR RI Belum Lapor LHKPN