Beda sikap JK dan Luhut soal gelar pahlawan buat Soeharto

Menurut Luhut, saat Soeharto dijatuhkan dari tahtanya pada Mei 1998, hal itu sudahlah cukup untuk menghakiminya.

Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Presiden ke-2 RI Soeharto belakangan kembali marak menjadi perdebatan. Wacana ini kembali muncul setelah Munaslub Partai Golkar salah satu keputusannya berisi memperjuangkan agar penguasa Orde Baru itu dijadikan pahlawan nasional.

Publik ada yang setuju tapi banyak pula yang menolak. Pemerintah juga tak satu suara soal wacana tersebut. Hal ini setidaknya ditunjukkan oleh Wapres Jusuf Kalla dan Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

JK berpendapat, meski berjasa pada negara, tak mudah bagi Soeharto mendapat gelar pahlawan nasional. Salah satu sebabnya, karena lengser dari kursi kekuasaan akibat sejumlah persoalan.

"Ya memang ya Pak Harto tentu banyak memberikan banyak hal walaupun juga tentu waktu turunnya ada sedikit masalah sama dengan Gus Dur. Karena itu Pak Harto, Gus Dur, memang tidak mudah untuk mendapatkan penghargaan seperti itu," kata Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (20/5).

Menurutnya, seorang yang mendapatkan gelar pahlawan nasional harus memenuhi kriteria dan memiliki penilaian. Namun dia tidak menjelaskan detail soal penilaian dan kriteria yang dimaksud.

Menurut JK, jika sudah memenuhi semua persyaratan, tim pemberian gelar pahlawan nasional bisa memberikan gelar pada Soeharto dan Gus Dur.

"Jadi yang penting sesuai kriterianya atau tidak. Saya tidak tahu detailnya macam mana, tapi ada kriteria tertentu yang dipegang oleh panitia itu, tim nya itu," kata dia.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dengan tegas Soeharto layak diberi gelar Pahlawan Nasional. Luhut menilai Soeharto telah memiliki kriteria untuk menjadi Pahlawan Nasional karena jasanya melakukan pembangunan yang masif di tanah air sehingga mentransformasi Indonesia menjadi sebuah negara yang modern.

"Kita mesti lihat utuh ya, Pak Harto sudah mentransformasi negara Indonesia dari negara miskin jadi negara modern. Itu enggak boleh dipungkiri, itu punya jasa juga. Saya kira kalau diberikan gelar Pahlawan tidak masalah. Apa sih masalahnya?" kata Luhut dalam acara Coffee Morning dengan media di kantor Kemenko Polhukam,Jakarta, Jumat (20/5).

Meski demikian, Luhut mengakui memang Soeharto memiliki banyak 'dosa' yang tak dapat dipungkiri. Maka dari itu, hal yang wajar apabila banyak penolakan yang datang agar Presiden Indonesia yang menjabat selama 32 tahun itu tak layak diberikan gelar Pahlawan Nasional.

Namun, jenderal TNI Purnawirawan ini menyatakan saat Soeharto dijatuhkan dari tahtanya pada Mei 1998, hal itu sudahlah cukup untuk menghakiminya.

"Kalau ada yang kurang saya kira bagaimana ya kan beliau sudah diturunkan, itu sebagai masa lalu yang tidak enak bagi beliau. Walaupun beliau sudah pergi tapi kita jadi bangsa besar lah, kita harus melihat bahwa dia punya kontribusi besar buat bangsa Indonesia," tukasnya.

Baca juga:
Rangkap jabatan Harmoko jadi bumerang bagi Soeharto
PPP tolak Soeharto diberi gelar pahlawan nasional
Teka-teki mundurnya 14 menteri Ekuin sebelum Soeharto lengser
Curhatan Soeharto di depan sepuluh tokoh sebelum lengser keprabon
Fadli sebut Soeharto tak terbukti langgar hukum, layak jadi pahlawan
JK sebut tak mudah bagi Soeharto dan Gus Dur dapat gelar pahlawan
Detik-detik kejatuhan Orde Baru 21 Mei 1998