Bikin kisruh, pejabat diminta jangan bersuara soal Tolikara

Pemerintah diharapkan satu suara dan bicara dengan data soal tragedi Tolikara.

Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Abdulhamid Dipopramono meminta agar simpang siur informasi oleh pejabat publik terkait insiden Tolikara, Papua, dihentikan. Dia juga mengharapkan pemerintah satu suara dan bicara dengan data.

"Pemerintah harus satu suara dan bicara dengan data, tidak dengan opini oleh masing-masing pejabatnya," kata Dipopramono seperti dilansir Antara, Rabu (22/7).

Menurut dia, pada era informasi saat ini, siapapun bisa menyebarkan berita sesuai versi dan kepentingan masing-masing. Apalagi di media sosial, menurut dia, sangat gampang suatu berita kecil menjadi besar karena berefek bola salju meskipun itu berita yang salah.

"Mereka tidak bisa disalahkan. Yang paling penting adalah dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara negara, tidak boleh para pejabatnya membuat pernyataan yang berbeda-beda yang menjadikan informasi semakin simpang siur sehingga tidak ada kejelasan kebenaran dan membuat publik bingung," ujarnya.

Menurut dia, karena persoalan Tolikara adalah di ranah politik, hukum, dan keamanan, maka peran Menteri Koordinator Polhukam, Tedjo Edhi Purdijatno sangat menentukan. Selain itu, menurut dia, juga perlu koordinasi dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Mendagri, Kapolri, Gubernur Papua, Panglima TNI, Kepala BIN, bahkan Menteri Agama harus dikoordinasi segera oleh Menko Tedjo," katanya.

Selain itu menurut dia, upaya pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) baik oleh pemerintah maupun tokoh-tokoh masyarakat juga diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Namun anggota TPF harus heterogen komposisinya agar tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah baru. Menurut nya, hanya satu sumber informasi ini penting agar media dan publik tidak dibingungkan oleh informasi yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi tidak semua media juga datang ke lokasi.

"Selanjutnya, keterangan atau informasi resmi seharusnya dikeluarkan oleh TPF ini atau pejabat pemerintah yang ditunjuk atas laporan TPF. Pejabat pemerintah jika mengeluarkan pendapat harus satu suara berdasarkan data yang diperoleh dari TPF, jangan beropini atas masukan sumber masing-masing yang belum jelas konfirmasinya," katanya.

Ia mengatakan, peristiwa Tolikara harus mendapat penanganan cepat karena Papua sedang menjadi sorotan internasional. Apalagi pada kejadian, di Papua sedang banyak orang luar Indonesia yang sedang berada di sana.