BNN luncurkan program alih fungsi lahan bekas ganja
BNN luncurkan program alih fungsi lahan bekas ganja. Badan Narkotika Nasional (BNN) meluncurkan Program Grand Design Alternative Development. Program tersebut merupakan upaya pencegahan narkotika dan pembebasan lahan-lahan tani yang digunakan untuk menanam Narkotika berjenis Ganja.
Badan Narkotika Nasional (BNN) meluncurkan Program Grand Design Alternative Development. Program tersebut merupakan upaya pencegahan narkotika dan pembebasan lahan-lahan tani yang digunakan untuk menanam Narkotika berjenis Ganja.
Tujuannya untuk menurunkan produksi Ganja dengan upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan dengan pemberdayaan alternatif menuju kawasan bebas Narkotika.
Selain itu, sasaran program Alternative Development adalah untuk menciptakan alih fungsi lahan bekas Ganja menjadi lahan produktif, sehingga mantan petani Ganja berubah menjadi petani dengan komoditi unggulan. Dan menjadi wirausaha di bisnis yang legal produktif dan terciptanya kawasan bebas narkoba di pedesaan.
Kepala Bagian Humas BNN Sulistyandri menjelaskan, pihaknya ingin merubah kehidupan petani Aceh supaya sejahtera dan bisa membuat bahan baku dengan cara menanam tanaman yang produktif juga legal. Sebab, banyak petani di desa - desa di Aceh yang menanam Ganja karena kemiskinan dan pengangguran.
"Kita ingin merubah sedemikian rupa, sehingga masyarakat petani Aceh bisa menjadi ditransformasikan baik dari mindset, sikap, karakter perilaku, sehingga menjadi petani tanaman produktif. Juga bisa mengolah pertaniannya sehingga menjadi komoditas bahan baku," kata Sulistyandri pada forum silaturahmi Humas BNN dengan Media Massa, di Hotel Santa Monica Resort Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/10).
Hari ini Badan Narkotika Nasional menggelar acara forum silaturahmi Hubungan Masyarakat BNN dengan Media Massa di Hotel Monica Resort Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/10). Forum diskusi bertema Grand Design Alternative Development ini dimulai dari pukul 19.00 Wib.
Narasumber pada forum ini ialah Kepala Biro Hukum BNN Budi Susilo, Kasubdit Pemberdayaan Masyarakat BNN Hendrajid Putut Wigdado, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong, dan Kepala Bagian Humas BNN Sulistyandri Dwiatmoko.
Sayangnya, Kepala BNN Komisaris Jenderal Budi Waseso, tidak hadir dalam forum ini. Sebab pentolan BNN tersebut dikabarkan ada agenda lain.
Baca juga:
Mendagri minta Budi Waseso obok-obok IPDN
Budi Waseso beberkan penyebab ladang ganja tumbuh subur di Aceh
Ancaman Waseso, cincang hingga gantung buat sipir penjara pengkhianat
BNN bongkar 25.000 ekstasi asal Malaysia disembunyikan dalam speaker
Ungkap sindikat narkoba internasional, BNN tangkap 3 napi dari lapas
-
Di mana banjir terjadi di Jakarta? Data itu dihimpun hingga Jumat 15 Maret 2024 pada pukul 04:00 WIB. "Kenaikan status Bendung Katulampa dan Pos Pantau Depok menjadi Siaga 3 (Waspada) dari sore hingga malam hari serta menyebabkan genangan di wilayah DKI Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji dalam keterangan tertulis, Jumat (15/3).
-
Siapa yang menangani banjir di Jakarta? Dia menjelaskan, BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, Dinas Gulkarmat untuk melakukan penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat. "Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat," ujar dia.
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas
-
Kapan banjir pertama kali terjadi di Jakarta? Pada masa VOC sendiri telah dilakukan berbagai cara untuk menanggulangi banjir di Batavia (kini Jakarta). Gubernur Jenderal silih berganti mencoba berbagai upaya.
-
Kapan kemacetan di Jakarta terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.