BPK Temukan Potensi Kecurangan Dalam Anggaran Penganan Covid dan Pemulihan Ekonomi
Dari hasil pemeriksaan komprehensif berbasis risiko tersebut, terungkap sebanyak 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp2,94 triliun yang meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi risiko fraud atau kecurangan yang semakin besar ketika saat pandemi Covid-19. Ini berdasarkan hasil pemeriksaan komprehensif berbasis resiko pada kementerian/ lembaga terkait program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).
"Bukti-bukti empiris memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan pada di sektor publik maupun di sektor swasta di masa krisis cenderung memperbesar risiko terkini fraud atau kecurangan dalam kondisi krisis," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat sambutan pada workshop anti korupsi secara virtual, Selasa (14/9).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Mengapa Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan BPK dalam kasus korupsi timah? Hari ini temen-temen penyidik sedang berkomunikasi dengan BPKP dan ahli yang lain hari ini. Lagi dilakukan perhitungan, konfrontasi dan diskusi formulasinya seperti apa," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (3/4).
-
Apa yang sedang diusut oleh Kejagung terkait kasus korupsi? Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi komoditas emas tahun 2010-2022.
-
Apa kata bijak Soeharto tentang korupsi? Di dunia ini tidak ada yang membenarkan korupsi. Tidak ada. Dalam pengertian yang sebenarnya, tidak akan ada yang membenarkan korupsi itu.
Besar potensi tersebut, kata Agung, disebabkan tekanan untuk melakukan kecurangan fraud karena masalah finansial atau keserakahan, lalu sikap yang menganggap korupsi bukan merupakan kesalahan dengan berbagai alasan pembenaran, serta adanya kesempatan yang memungkinkan atau korupsi terjadi karena lemahnya pengendalian internal atau kurangnya pengawasan.
Terlebih, pada tahun 2020 dalam alokasi anggaran PC-PEN pemerintah pusat, daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjaminan Simpanan, Badan Usaha Milik Begara, Badan Usaha Milik Daerah, dan hibah atau sumbangan masyarakat dan dikelola pemerintah daerah sebesar Rp933,33 triliun dan telah direalisasikan sebesar Rp597,06 triliun atau sebesar 64%.
"Merespon peningkatan risiko tersebut, BPK memutuskan untuk melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko atau risk based comprehensif audit atas 241 objek pemeriksaan dengan 111 hasil pemeriksaan kinerja dan 130 hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu," jelasnya.
Dari hasil pemeriksaan komprehensif berbasis risiko tersebut, terungkap sebanyak 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp2,94 triliun yang meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan dan 1.241 permasalahan terkait ekonomi keekonomian, efisiensi dan ekfektifitas.
"Dalam pemeriksaan PC-PEN selama tahun 2020 tersebut, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodefikasi anggaran PC-PEN serta realisasinya. Kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, manajemen program dan kegiatan pandemi," sebut Agung.
Atas hal itu, Agung menyampaikan bahwa BPK telah memberikan rekomendasi berupa grand desain rencana kerja yang jelas dan terukur, menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan dan memprioritaskan penggunaan anggaran, dalam kebijakan serta insentif.
Selanjutnya, pelaporan distribusi alat kesehatan melakukan pengujian kewajaran harga yang disampaikan rekanan validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan by address. Dan menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran dana ke penerima akhir.
"Sejak awal BPK juga mengingatkan adanya risiko yang perlu diidentifikasi dan di mitigasi agar langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi sekaligus memulihkan ekonomi nasional dapat dilaksanakan secara transparan akuntabel dan efektif," tutupnya.
Baca juga:
BPK Klaim Ikut Berkontribusi Berantas Praktik Korupsi di Tanah Air
BPK Temukan 2.841 Permasalahan PC PEN 2020 Senilai Rp2,94 T
BPK dan BPKP Kerja Sama Percepat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
DPR Pilih Nyoman Adhi Suryadnyana Jadi Anggota BPK, MAKI Segera Gugat ke PTUN
DPR Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK
DPR Bakal Panggil BPK, Minta Penjelasan Temuan Selisih Anggaran PEN Rp147 Triliun