Buronan Kasus Narkotika Dilantik Jadi Anggota DPRD, PKB Sumut Akui Kecolongan
Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara Zeira Salim mengakui partainya kecolongan terkait dilantiknya buronan kasus narkotika bernama Mukmin Mulyadi menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai pada Maret 2023. Dia menyatakan PKB tak mengetahui calegnya itu merupakan buronan polisi.
Bendahara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara Zeira Salim mengakui partainya kecolongan terkait dilantiknya buronan kasus narkotika bernama Mukmin Mulyadi menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai pada Maret 2023. Dia menyatakan PKB tak mengetahui calegnya itu merupakan buronan polisi.
Zeira menyatakan, mereka meloloskan Mukmin menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai hanya mengacu pada surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). "Awalnya kami juga tidak tahu kalau dia daftar pencarian orang (DPO) karena mekanisme aturan mengenai pelantikan telah dijalankan juga SKCK dari pihak kepolisian dan pengadilan," kata Zeira, Kamis (13/4).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan PDRI dibentuk? Walaupun secara resmi radiogram Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:
-
Kapan Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) dibentuk? Dilansir dari kanal YouTube Bimo K.A, Daerah Istimewa Kalimantan Barat terbentuk pada tahun 1946.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
Belakangan PKB Sumut mengetahui Mukmin seorang buronan polisi setelah proses pelantikan anggota DPRD Kota Tanjung Balai. "Saya bilang kalau dia memang statusnya sudah terdakwa maka sesuai dengan aturan partai, apalagi terkait narkoba, harus dilakukan hukuman mulai dari pemberhentian dan pemecatan dari DPRD maupun partai," ujar Zeira.
Peristiwa ini, kata dia, menjadi pelajaran agar tak terjadi lagi. PKB Sumut juga akan meminta kepada seluruh ketua dewan pimpinan cabang untuk menelusuri rekam jejak para kadernya saat ada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD.
"Ini jadi atensi kami juga. Jangan sampai ini merusak kami karena ini sebelum dia jadi anggota DPRD. Jadi kami ada kebobolan terkait dengan mekanisme ini. Kami merasa perlu untuk pengangkatan ini diperketat," pungkas Zeira.
Diketahui, Mukmin Mulyadi dilantik menjadi anggota DPRD Kota Tanjung Balai melalui proses PAW. Namun sebelum menjadi anggota DPRD, Mukmin telah menjadi DPO Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut sejak Oktober 2020. Dia terlibat dalam kasus pil ekstasi sebanyak 2.000 butir.
(mdk/yan)