BW soal revisi UU KPK: Ada petisi sebagian besar rakyat menolak

a menilai sikap anggota dewan yang mendesak adanya revisi menimbulkan pertanyaan tentang motif dan tujuan.

Pembahasan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 30 Tahun 2002 hingga kini masih menimbulkan pro kontra. Terlebih, draf revisi sudah dibuat, pimpinan KPK pun sudah menerimanya.

Penolakan soal revisi UU KPK pun dinyatakan oleh mantan wakil ketua KPK jilid III, Bambang Widjojanto (BW). Dia menilai sikap anggota dewan yang mendesak adanya revisi menimbulkan pertanyaan tentang motif dan tujuan.

"Jika dicek ke rakyat setidaknya dari petisi Chànge.Org sebagian besar justru tolak revisi. Jadi kepentingan siapa yang diwakili agar dilakukan perubahan," kata Bambang saat dihubungi awak media, Selasa (2/2).

Terlebih lagi, ketua Badan Legislatif (Baleg) Sareh Wiyono merupakan sosok yang pernah punya masalah dengan KPK dalam kasus Bansos di Bandung.

Oleh sebab itu Bambang mengkhawatirkan dugaan dugaan tentang DPR yang mendesak dilakukannya UU revisi KPK.

"Ini perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan syak wasangka tentang motif dan kepentingan revisi," pungkasnya.

Seperti diketahui, revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 setidaknya ada empat point yang dianggap hanya melemahkan KPK. Keempat point tersebut adalah usia KPK yang dibatasi menjadi 12 tahun, KPK harus izin terlebih dahulu dalam penyadapan, kewenangan KPK dalam SP3 (Surat Perintah Penghentian Perkara), perlu adanya dewan pengawas KPK.