Cegah Keresahan Sosial, Pemda Minta Diskresi Pembagian BLT Rp600 Ribu
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir meminta pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk membagikan bantuan langsung tunai (BLT). Alasannya, pemerintah daerah lebih mengetahui siapa yang layak menerima bantuan tersebut.
Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir meminta pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah untuk membagikan bantuan langsung tunai (BLT). Alasannya, pemerintah daerah lebih mengetahui siapa yang layak menerima bantuan tersebut.
Sulkarnain juga menyarankan agar besaran BLT diubah. Dari sebelumnya Rp600.000 diubah menjadi Rp300.000.
-
Apa saja ragam bantuan dalam Bansos PKH? Besaran Bansos PKH 1. Ibu hamil/nifas: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun2. Anak usia dini 0-6 tahun: Rp750.000/tahap atau Rp3.000.000/tahun3. Pendidikan anak SD/sederajat: Rp225.000/tahap atau Rp900.000/tahun4. Pendidikan anak SMP/sederajat: Rp375.000/tahap atau Rp1.500.000/tahun 4. Pendidikan anak SMA/sederajat: Rp500.000/tahap atau Rp2.000.000/tahun 5. Penyandang disabilitas berat: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun 7. Lanjut usia: Rp600.000/tahap atau Rp2.400.000/tahun
-
Bansos beras apa yang dihentikan penyalurannya? Pemerintah akan menghentikan sementara penyaluran bantuan sosial (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) mulai 8-14 Februari 2024.
-
Di mana tarian Dana Syarah berasal? Dana Syarah merupakan tarian yang aslinya berasal dari Timur Tengah.
-
Kapan Presiden Jokowi memberikan BLT El Nino di Banyumas? Selain itu, Presiden Jokowi juga memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino kepada para penerima manfaat di Gudang Bulog Klahang, Banyumas.
-
Siapa yang membagi bansos? Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan alasan dirinya jarang membagikan langsung bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.
-
Kapan Toko Obat Ban An Tong didirikan? Di Tangerang terdapat bangunan toko obat legendaris bernama Ban An Tong.Kabarnya, toko obat ini sudah ada sejak 1908. Pendirinya merupakan tabib asal Tiongkok yang menikah dengan perempuan asal Tangerang.
"Kalau boleh kami menyuarakan, bisa nggak daerah diberi kewenangan misalnya tadi Rp600 ribu per kk kita pecah menjadi Rp300 ribu per kk tiga bulan. Itu untuk 21.000 (kk) dari pada hanya 10.000 yang mendapat," katanya pada Sabtu (2/5).
Usulan Sulkarnain ini didorong rasa kekhawatiran munculnya keresahan sosial. Ia menyebut, BLT yang sudah ditetapkan pemerintah pusat saat ini hanya bisa menjangkau sekitar 10.000 kk. Sementara masih banyak warga yang membutuhkan bantuan sosial.
"Kalau sebagian mendapat sebagian tidak, nanti menimbulkan kecemburuan. Kalau kecemburuan tidak terkelola dengan baik bisa memicu keresahan sosial," ujarnya.
"Jadi kalau menderita bareng orang siap, tapi kalau ada sebagian menderita sebagian mendapat bantuan ini yang bisa memicu keresahan," sambungnya.
Desakan agar pemerintah pusat memberikan diskresi kepada pemerintah daerah sebelumnya disampaikan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar. Melalui video yang viral di media sosial, Sehan geram mekanisme pencairan BLT berbelit-belit.
Menurut Sehan, seharusnya pemerintah memberikan kepercayaan kepada pemerintah daerah untuk membagikan BLT. Dengan begitu, alokasi BLT cepat dan tepat.
Baca juga:
Cek Gudang di Marunda, Menko PMK Pastikan Stok Logistik untuk Bansos Presiden Aman
Anies Pastikan Warga DKI Terdampak Penerapan PSBB Dapat Bansos Jelang Lebaran
NasDem Usul Dana Pelatihan Prakerja Dialihkan untuk BLT Korban PHK
Peneliti LIPI: Pemerintah Lemah Soal Update Data
Membongkar Data Kemiskinan RI yang Ambudarul, Apa Solusinya?