Cegah Konflik di Papua, KPK Diminta Hati-Hati Tangani Kasus Lukas Enembe

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperhatikan kondisi sosial di Papua dalam menangani kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Lukas Enembe. Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua, Laus Deo Calvin Rumayom menuturkan, kasus Lukas Enembe harus ditangani secara khusus dan hati-hati.

2022-10-06 14:44:30

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta memperhatikan kondisi sosial di Papua dalam menangani kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Lukas Enembe. Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Papua, Laus Deo Calvin Rumayom menuturkan, kasus Lukas Enembe harus ditangani secara khusus dan hati-hati, mengingat mereka berada dalam komunitas masyarakat yang pernah mengalami trauma, sakit hati dan pengalaman tidak percaya kepada negara.

"Sehingga kalau terjadi kasus korupsi seperti ini, kita harus jelaskan kepada masyarakat, bahwa kasus ini tidak ada hubungannya dengan soal pelanggaran HAM, tapi ini adalah murni kasus penyalahgunaan kewenangan," kata Laus kepada wartawan, Kamis (6/10).

Ketua Analisis Papua Strategis ini menjelaskan, kalau yang digaungkan misalnya jemput paksa, atau narasi-narasi tanpa penjelasan yang lebih spesifik, maka masyarakat akan mempunyai kesimpulan sendiri-sendiri.

Dampaknya, dimungkinkan Polri bakal kesulitan melaksanakan keputusan KPK. Menurutnya, lembaga antirasuah juga harus menjelaskan masalahnya sehingga tidak bisa menangkap atau menahan Lukas Enembe.

"Persoalan Gubernur Papua ini adalah persoalan kita bersama. Kita tidak boleh biarkan Lukas sendiri, tidak boleh biarkan Pemerintah Provinsi Papua ini sendiri, tidak boleh biarkan KPK bergerak sendiri, TNI-Polri bergerak sendiri," imbau Laus.

Dia melihat ada pelajaran berharga yang dapat dipetik dari peristiwa ini, peristiwa untuk melahirkan sebuah konsep pembangunan Papua dengan satu prespektif baru, yaitu pendekatan antropologis, pendekatan filosofis, pendekatan partisipatif.

"Pengalaman dari kasus hari ini menjadi sebuah peta demokrasi kita di Papua ke depan dan di Indonesia, bahwa kesalahan-kesalahan yang tejadi di masa lalu selama 20 tahun tentu sudah harus ada di dalam matriks atau statistik. Kurangnya di mana. Yang kurang-kurang inilah yang kita ambil, kita siapkan untuk 20 tahun ke depan. Tidak boleh terulang kembali, misalnya mencegah terjadinya korupsi, mencegah terjadinya pelanggaran HAM, mencegah terjadinya konflik budaya dan konflik sosial, dan lain-lain," ujar Laus.

Untuk tujuan itu, Laus telah menginisiasi suatu gerakan dengan membentuk Tim Advokasi Independen bagi Gubernur Papua. Yang dilakukan tim ini antara lain mengoleksi semua data, informasi untuk dikaji dan diolah. Tim advokasi ini tidak memihak kepada Gubernur atau KPK, tetapi secara independen.

"Advokasi ini diperlukan, supaya jangan ada korban. Supaya jangan masyarakat kita tertipu, jangan masyarakat kita miskin dengan data, sehingga dia bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang kemudian berimplikasi pada gerakan perlawanan. Terkesan itu terjadi bukan saja karena mobilisasi, tetapi karena masyarakat tidak punya pemahaman politik yang baik, tidak punya pengetahuan tentang informasi-informasi mana yang benar dan mana yang hoaks," beber Laus.

Dia berharap Lukas Enembe dapat mengikuti jejak Nelson Mandela yang menjadi contoh bagi negara-negara demokrasi di dunia. Nelson Mandela setelah 27 tahun mendekam dalam penjara, tetap menyerukan perdamaian dan pengampunan bagi lawan-lawan politiknya. Nelson Mandela dikenang sebagai tokoh politik yang berani memberikan pengampunan kepada Apartheid. Karena dengan pengampunan itulah, Afrika Selatan kini menjadi bangsa besar yang dihargai dan bermartabat.

"Gubernur Papua sebagai pemimpin Papua harus bisa mengampuni dirinya sendiri, mengampuni rakyatnya, mengampuni pihak-pihak yang menghakimi dirinya. Karena dengan mengampuni, ia akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan apa yang menjadi haknya," pesan Laus.

Sebelumnya diberitakan, KPK tidak mau salah langkah dalam memproses hukum Lukas Enembe. KPK masih menunggu waktu yang tepat menyeret tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek di Pemprov Papua itu.

"Tentang pemanggilan LE (Lukas Enembe) kembali, ya kita masih fokus pada koordinasi dengan Forkopimda, nanti ada perkembangan situasi kami laporkan waktunya yang tepat. Masih wait and see," ujar Deputi Penindakan KPK Karyoto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/10).

Selain itu, KPK juga mengagendakan memeriksa keluarga Lukas Enembe. Mereka adalah, Astract Bona Timoramo anak Lukas Enembe, dan Yulce Wenda istri Lukas Enembe.

Keduanya akan dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek infrastruktur di Pemprov Papua yang menjerat Lukas Enembe.

KPK kemudian mengultimatum Astract dan Yulce. KPK meminta keduanya menghadiri pemeriksaan KPK.

Baca juga:
Jadi Tersangka Suap, Lukas Enembe Didesak untuk Berani Hadapi Hukum
KPK Blokir Rekening Istri Lukas Enembe, Ancam Jemput Paksa jika Mangkir Lagi
KPK Ingatkan Sanksi Hukum Provokator Anak & Istri Lukas Enembe Agar Mangkir Diperiksa
Dokter Pribadi Siapkan Ambulans di Rumah Pribadi Lukas Enembe
KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe
KPK Tak Mau Salah Langkah Proses Kasus Gubernur Papua Lukas Enembe

(mdk/cob)