Daftar 7 Buronan KPK, Ada Harun Masiku hingga Sjamsul Nursalim
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat 10 orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sepanjang 2020. Adapun 3 di antaranya berhasil ditangkap, sementara 7 lainnya masih buronan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan terdapat 10 orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sepanjang 2020. Adapun 3 di antaranya berhasil ditangkap, sementara 7 lainnya masih buronan.
"Jumlah DPO 10 orang, 3 orang sudah ditangkap," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango dalam konferensi pers, Rabu (30/12).
-
Siapa yang diperiksa oleh KPK terkait kasus Harun Masiku? Perburuan Harun Masiku kini menyasar ke Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Pemeriksaan Hasto setelah penyidik sempat memeriksa seorang mahasiswa Melita De Grave dan Simon Petrus yang berprofesi sebagai pengacara.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Bagaimana Harun Masiku akhirnya menjadi buronan? Dari informasi yang didapat dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), diketahui bahwa Harun terbang ke Singapura pada tanggal 6 Januari 2020, tepat dua hari sebelum KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kemudian dikabarkan bahwa Harun kembali ke tanah air pada tanggal 7 Januari 2020. Adanya kejanggalan pencatatan mobilisasi Harun ini berujung pada pemecatan Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Ronny F Sompie.
-
Kapan KPK menahan Bupati Labuhanbatu? Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sejumlah uang hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (12/1/2024).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Tiga buronan yang berhasil tertangkap antara lain, mantan Sekretarias Mahkamah Agung (MA) Nurhadi serta menantunya, Rezky Herbiyono yang merupakan tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA. Kemudian, Hiendra Soenjoto berhasil dalam perkara pemberian hadiah atau janji kepada pejabat negara sekitar 2015.
Sementara 7 orang yang kini masih buronan yakni, mantan Politisi PDIP Harun Masiku yang terjerat kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024.
Lalu, Kirana Kotama terkait kasus korupsi memberi hadiah atau janji terkait penunjukan Ashanti Sales Inc. sebagai agen eksklusi PT PAL Indonesia (Persero) dalam Pengadaan Kapal SSV untuk Pemerintah Filipina tahun 2014. Suap diberikan kepada Arif Cahyana selaku Kadiv Perbendaharaan PT. PAL Indonesia (Persero) dan Saiful Anwar selaku Direktur Desain dan Tehnologi merangkap Direktur Keuangan PT. PAL Indonesia (Persero).
Kemudian, Sjamsul Nursalim dalam kasus tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN, dalam proses Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang dilakukan tersangka Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI.
Selanjutnya, Itjih Sjamsul Nursalim terkait kasus tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN dalam proses Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham BDNI kepada BPPN yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul Nursalim selaku Pemegang Saham Pengendali BDNI.
Nama lain yang masih buron adalah Izil Azhar dalam perkara bersama-sama Irwandi Yusuf selaku Gubernur Provinsi Aceh periode 2007-2012. Izil diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
Selain itu, Beneficial owner Darmex Agro dan Duta Palma Group, Surya Darmadi masuk dalam daftar buronan KPK. Dia ditetapkan menjadi tersangka dugaan suap revisi pengajuan alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan
Terakhir, KPK memasukkan nama taipan Samin Tan ke DPO. Samin Tan diduga memberikan suap Rp 5 miliar kepada anggota DPR RI periode 2014-2019. Uang tersebut diberikan terkait Pengurusan Terminasi Kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubata (PKP2B) PT AKT di Kementerian ESDM.
"Terhadap DPO yang hingga saat ini belum ditemukan, KPK masih terus melakukan berbagai upaya agar para DPO tersebut dapat ditemukan," jelas Nawawi.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
KPK Tetapkan 109 Tersangka Sepanjang 2020, Dua di Antaranya Eks Menteri Jokowi
KPK Cecar Direktur PT Bumi Pangan Digdaya soal Distribusi Bansos Covid-19
Periksa Edhy Prabowo, KPK Telisik Aliran Dana dari Eksportir Benih Lobster
Serahkan Memori, KPK Harap MA Kabulkan Kasasi Kasus Wahyu Setiawan
KPK Harap Ada Kejelasan Hukum Perlindungan Keuangan Publik dan Sosial Politik