Dalami pembahasan anggaran proyek e-KTP, KPK periksa Mekeng
Dia menambahkan, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo juga diperiksa mengenai peran yang lebih jauh terkait perusahaannya.
Anggota DPR Melchias Marcus Mekeng diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Plh Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, politisi Golkar itu diperiksa untuk mengklarifikasi pertemuan dengan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto.
"Hari ini diperiksa penyidik adalah saksi Mekeng ini diperiksa untuk klarifikasi indikasi pertemuan yang bersangkutan dengan SN (Setya Novanto), dalam proses pembahasan anggaran. Ada penyidik mendalami peningkatan anggaran e-KTP tahun 2013," katanya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/8).
Dia menambahkan, Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudihardjo juga diperiksa mengenai peran yang lebih jauh terkait perusahaannya.
"Kemudian, saksi Anang hari ini juga diperiksa mengenai peran lebih jauh kegiatan yang dilakukan PT Quadra ini kan salah satu konsorsium proyek e-KTP," tutupnya.
Diketahui sebelumnya, kedua saksi tersebut memenuhi panggilan KPK. Usai diperiksa oleh penyidik mereka lari dan tidak mau menjawab pertanyaan awak media.
Politisi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng disebut dalam dakwaan Irman dan Sugiharto mendapat kucuran dana dari korupsi e-KTP. Saat jadi Ketua Badan Anggaran DPRl, Mekeng disebut menerima uang 1,4 juta dollar AS.
Selain kepada Mekeng, uang juga diberikan ke dua Wakil Ketua Banggar lainnya, yaitu Mirwan Amir dan Olly Dondokambey masing-masing 1,2 juta dollar AS, serta Tamsil Lindrung sebesar 700.000 dollar AS.
Kemudian, PT Quadra Solution merupakan anggota konsorsium PNRI dalam proyek pengadaan e-KTP. Dalam putusan untuk terdakwa Irman dan Sugiharto disebutkan Abraham Mose, Agus Iswanto, Andra Agusalam dan Darma Mapangara selaku direksi PT LEN masing-masing menerima Rp1 miliar dan untuk kepentingan gathering dan SBU sejumlah Rp1 miliar terkait proyek e-KTP senilai Rp5,95 triliun tersebut.
Sedangkan PT LEN Industri disebut menerima Rp3,415 miliar dan PT Quadra Solution Rp79 miliar. KPK telah menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E) tahun 2011-2012 pada Kemendagri.
Diketahui sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (SN) sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Peran Setya Novanto terlacak mulai dari proses perencanaan hingga pembahasan anggaran di DPR hingga pengadaan barang dan jasa.
Setnov disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Novanto dituduhkan menyalahgunakan kewenangan hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dalam proyek tersebut.
Baca juga:
KPK periksa 2 anggota DPR terkait Setnov tersangka kasus e-KTP
Terkait korupsi e-KTP, Marzuki Alie diperiksa KPK
Usai diperiksa KPK, Mekeng cemas dan terbirit-birit terobos wartawan
Kasus e-KTP, politisi PKS Jazuli Juwaini mangkir dari panggilan KPK
Usai diperiksa KPK, Dirut PT Quadra Solution kabur dari wartawan
Kasus e-KTP, pekan depan KPK akan panggil sejumlah anggota DPR
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).