Datangi Istana, Ibas sampaikan penolakan Demokrat soal revisi UU KPK
KPK masih dibutuhkan masyarakat untuk membuktikan bahwa Indonesia masih bisa berjalan beriringan sesuai dengan hukum.
Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas turut hadir dalam rapat konsultasi DPR di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan ini, Ibas menegaskan Partai Demokrat tetap pada pendiriannya yakni menolak revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dijelaskannya, pemerintah Joko Widodo seharusnya belajar dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang konsisten mendukung KPK.
"Selama 10 tahun kita ketahui kepemimpinan Pak SBY dan Demokrat berada dalam itu juga selama ini mendukung penuh, agar penegakan hukum KPK itu sendiri benar-benar kewenangan dan porsi yang sangat baik dan besar," kata Ibas, Jakarta Pusat, Senin (22/2).
Menurut Ibas, KPK dan seluruh lembaga penegak hukum di negeri ini tetap sinergis. Sebagai lembaga pemberantas korupsi, KPK masih dibutuhkan masyarakat untuk membuktikan bahwa Indonesia masih bisa berjalan beriringan sesuai dengan landasan hukum.
"Bisa diberikan pencerahan kepada publik agar penegakan hukum kita semakin teduh, tanpa intervensi, dan benar-benar mengedepankan fairnes begitu," lanjut Ibas.
Polemik revisi Undang-undang KPK belum mendapat titik terang. Pagi tadi, tiga pimpinan KPK, Agus Raharjo, Basaria Panjaitan, La Ode Syarif menemui Presiden Jokowi untuk melakukan rapat konsultasi. Usai menggelar rapat, Agus Raharjo enggan berkomentar banyak terkait hasil rapat. Menurutnya empat poin revisi masih dipertimbangkan Jokowi.
Sementara siang ini, giliran pimpinan DPR yang melakukan rapat konsultasi dengan Jokowi. Presiden Jokowi sendiri mengaku akan menyampaikan hasil pertimbangannya setelah menggelar rapat dengan DPR.
Baca juga:
Ruhut sebut Agus Rahardjo punya feeling Jokowi tolak revisi UU KPK
Menkum HAM tegaskan dewan pengawas bukan untuk mencampuri kerja KPK
Jokowi dan DPR sepakat tunda revisi UU KPK
Fadli Zon apresiasi keputusan Jokowi minta revisi UU KPK ditunda
PDIP sebut Ketua KPK Agus Rahardjo tak konsisten dan politis
Meski ditunda, revisi UU KPK tak dihapus dari Prolegnas
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Kenapa revisi UU Kementerian Negara dibahas? Badan Legislasi DPR bersama Menpan RB Abdullah Azwar Anas, Menkum HAM Supratman Andi Agtas melakukan rapat pembahasan terkait revisi UU Kementerian Negara.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kenapa Hasto Kristiyanto melaporkan penyidik KPK ke Dewas KPK dan Komnas HAM? Dia menceritakan sempat terjadi cekcok dengan penyidik gara-gara handphonenya disita dari tangan asistennya. Pun pada saat pemeriksaan itu juga belum memasuki pokok perkara.