Di Depan Menag, Anggota DPR Sebut Ada PNS di Kemenkeu & Kemendikbud Dicap Radikal
"Saya berharap Pak Menteri ada koordinasi dengan beberapa kementerian karena sebetulnya yang radikal bukan di Kemenag,"
Rapat Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Fachrul Razi diwarnai banyak interupsi. Menag dihujani berbagai kritik soal imbauan penggunaan cadar di instansi pemerintah.
Anggota Komisi VIII Fraksi PKB, Maman Imanulhaq Faqi, menyebut Menag bisa lebih fokus pada kementerian lain selain Kementerian Agama. Sebab, menurutnya, paham radikal justru ada di Kementerian lain.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Kapan Rizki Natakusumah menjabat sebagai anggota DPR RI? Rizki telah menjabat sebagai anggota DPR RI sejak 1 Oktober 2019, dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan legislatif.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Bagaimana peran Ditjen Polpum Kemendagri dalam menangani radikalisme dan terorisme? Ketua Tim Kerjasama Intelijen Timotius dalam laporannya mengatakan, Ditjen Polpum terus berperan aktif mendukung upaya penanganan radikalisme dan terorisme. Hal ini dilakukan sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.
-
Siapa saja yang terlibat dalam FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme yang diselenggarakan Ditjen Polpum Kemendagri? FGD melibatkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait. Mereka di antaranya Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Binda Jawa Tengah, Satuan Tugas Wilayah Densus 88, serta Sekretaris Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah.
-
Kenapa Ditjen Polpum Kemendagri menggelar FGD tentang penanganan radikalisme dan terorisme? Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Fasilitasi Penanganan Radikalisme dan Terorisme di Aula Cendrawasih, Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (23/8).
"Saya berharap Pak Menteri ada koordinasi dengan beberapa kementerian karena sebetulnya yang radikal bukan di Kemenag. Di Kemenag itu isinya kelompok-kelompok toleran, Islamnya Islam yang moderat," kata Maman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).
Maman mengungkap, ada PNS di kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kerap dicap radikal.
"Kita lihat di Kemenkeu, di BUMN, Kemendikbud, itu teman-teman itu ada yang dicap radikal. Jadi tolong dikoordinasikan," tuding Maman yang juga warga nahdliyin tersebut.
Kemenag Kurang Maksimal Tindak Hate Speech
Politikus PKB itu menyatakan banyaknya ujaran kebencian yang dilakukan beberapa oknum bukan karena Kemenag kurang koderat. Melainkan karena Kemenag yang dianggap kurang maksimal melakukan tindakan.
"Kenapa ada dai yang melakukan hate speech menguasai media sosial? Itu karena militansi Kemenag yang kurang dan juga tidak di pos secara profesional menguasai media sosial," ucapnya.
"Kita berharap dengan menteri yang baru, reformasi birokrasi di Kemenag betul-betul terwujud. Dimulai dari penertiban aparatur Kemenag di sekian waktu tidak korupsi, pemihakan pada minoritas. Karena periode kemarin saya masih menemukan ada oknum Kemenag menjadi pelaku intoleran," tandas Maman.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/ray)