Didatangi Komisi IX DPR, Wagub Bali curhat kekurangan dana kesehatan
Menurut Sudikerta, pendapatan daerah Bali hanya berasal dari pajak kendaraan.
Mengisi waktu reses, Komisi IX DPR melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali. Kunjungan kerja Komisi IX DPR RI tersebut, merupakan amanat UUD 1945 pasal 20A, dimana DPR diwajibkan untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi sesuai tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Komisi IX DPR bertemu dengan Wakil Gubernur Bali Sudikerto. Dalam kesempatan ini, Pemerintah Daerah Bali curhat tak mampu menutupi biaya Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM). Menurut Sudikerta, pendapatan daerah Bali hanya berasal dari pajak kendaraan.
"Pariwisata itu masuk ke kabupaten," kata Sudikerta di Bali, Senin (23/2).
Pertemuan ini juga membahas soal integrasi dari JKBM ke BPJS Kesehatan. Hal ini yang menjadi pertanyaan anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning. Jangan sampai ada double anggaran sehingga rawan penyelewengan uang negara.
Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan, kunjungan kerja (kunker) tersebut merupakan suatu mekanisme untuk menghimpun data-data dari daerah terkait dengan kesehatan, kependudukan, dan ketenagakerjaan.
"Pertama kunjungan kerja untuk menghimpun data-data akurat sekaligus melakukan analisa tentang kebijakan yang telah ditempuh di Provinsi Bali," katanya di Kantor Gubernur Bali.
Dalam kunker tersebut, seluruh anggota Komisi IX DPR RI tampak hadir. Komisi IX tersebut disambut oleh Wakil Gubernur Bali, Sudikerto yang memaparkan program-program Pemprob Bali terkait kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
Hingga berita ini diturunkan, diskusi dan serap aspirasi masih berlangsung.
Baca juga:
Anggota DPR galang koin buat bayi Ryuji penderita atresia bilier
BPJS Ketenagakerjaan berikan santunan kecelakaan Rp 1,3 M
Menteri Puan dan Sofyan Djalil gelar rapat koordinasi bahas BPJS
Blusukan ke RS Hasan Sadikin, Menko Puan cek pelayanan kesehatan
JK minta skema koordinasi manfaat BPJS Kesehatan tuntas 6 bulan
Jokowi instruksikan BPJS Ketenagakerjaan siapkan rumah untuk PKL
-
Apa yang dihapus dari BPJS? Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menjawab pertanyaan publik terkait naiknya iuran ketika Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) berlaku.
-
Apa yang dimaksud dengan PBI BPJS? PBI BPJS merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk menanggung biaya iuran BPJS Kesehatan bagi individu atau kelompok yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Kapan kelas BPJS dihapus? Sehingga, Rizzky memastikan besaran iuran sekarang masih tetap sama dengan apa yang sudah berlaku selama ini."Untuk iuran masih tetap, karena tidak ada penghapusan kelas otomatis untuk iuran, ini masih mengacu kepada Perpres yang masih berlaku yaitu Perpres 64 tahun 2020 jadi masih ada kelas dan iuran masih sama," kata Irsan di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5).
-
Kenapa kelas BPJS dihapus? Irsan mengatakan, untuk penyesuaian iuran ini masih perlu diskusi lebih lanjut.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.