Dinilai banyak manfaat, Jaksa Agung dukung Tax Amnesty
Dana itu bisa dipakai untuk mendukung biaya pembangunan infrastruktur di Tanah Air dan modal perbankan.
Jaksa Agung, M Prasetyo mendukung undang-undang pengampunan pajak atau Tax Amnesty segera disahkan. Menurutnya, Tax Amnesty dapat mengembalikan dana yang 'terparkir' di luar negeri.
"Tax Amnesti tentunya merupakan satu kebijakan harapan kita semua, dana-dana yang terparkir di luar negeri bisa dibawa ke Indonesia dengan demikian bisa justru bisa bermanfaat," kata Prasetyo di Kejagung, Jakarta, Rabu (27/4).
Menurut Prasetyo, banyak manfaat yang didapat jika Tax Amnesty benar-benar disahkan. Di antaranya, untuk mendukung biaya pembangunan infrastruktur di Tanah Air dan modal perbankan.
Untuk itu, mantan politikus NasDem ini meminta semua pihak mau mendukung UU Tax Amnesty. Diharapkan dia, anggota DPR segera mensahkan RUU tersebut.
"Itulah yang kita harapkan. Makanya semuanya kita harapkan mendukung kebijakan itu," tandas dia.
Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah penghapusan pajak terutang bagi Wajib Pajak yang menyimpan dananya di luar negeri dengan imbalan pembayaran pajak yang tarifnya lebih rendah atau tidak dikenakan denda akibat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.
Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya ke Indonesia sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara.
Meski dalam pembahasannya pemerintah menyerahkan sepenuhnya pada DPR, namun Presiden Jokowi berkali-kali menegaskan agar pembahasan cepat selesai.
Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia membutuhkan aturan pengampunan pajak atau tax amnesty untuk membangun infrastruktur. Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur membutuhkan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 5.000 triliun.
Jokowi menyebut, dana sebanyak itu tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan APBN yang menurut perhitungannya hanya mampu membiayai sekitar Rp 1.500 triliun dalam waktu 5 tahun.
Baca juga:
Hati-hati maksud terselubung di balik RUU pengampunan pajak
Soal tax amnesty KPK tak mau berantas korupsi dengan korupsi baru
Tax amnesty jangan sampai gagalkan tingkat kepatuhan wajib pajak
KPK cium pengampunan hukuman untuk koruptor dalam Tax Amnesty
KPK dukung DPR rumuskan RUU Tax Amnesty karena bertujuan mulia
KPK minta pengampunan pajak tak berlaku pada kasus yang berjalan
KPK soal tax amnesty: Banyak perdebatan negara enggak akan maju
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Bagaimana prajurit Mataram akhirnya berjualan di Jakarta? Meskipun kalah perang, para prajurit yang kalah justru mulai berjualan di Jakarta dengan dua menu yaitu telur asin dan orek tempe.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa yang Pramono Anung janjikan untuk meningkatkan fasilitas bersepeda di Jakarta? "Kalau dibuat loop seperti Bangkok, waduh nikmat banget. Makanya banyak di kita yang bersepeda ke Bangkok, Korea, Jepang," kata Pramono di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).