Dinilai ICW tak transparan, ini tanggapan Kementerian Kelautan & Perikanan
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dari Rp 994 triliun belanja barang dan jasa pemerintah pada 2017 lalu, hanya Rp 908 triliun yang dilaporkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat dari Rp 994 triliun belanja barang dan jasa pemerintah pada 2017 lalu, hanya Rp 908 triliun yang dilaporkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Di beberapa lembaga negara, ICW menemukan total anggarannya tidak dapat diakses oleh publik sehingga tidak bisa dihitung berapa anggaran belanja barang dan jasa yang tidak dipublikasikan.
Salah satu lembaga pemerintah yang dinilai tidak transparan dalam hal ini ialah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KKP pun menanggapi hal ini melalui Irjen KKP, Muhammad Yusuf.
-
Kapan Sentra Kuliner Ikan Kabupaten Garut diresmikan? Dikutip dari ANTARA, Rabu (28/6) sentra ikan tersebut diketahui baru diresmikan pada Selasa 26 Juni 2023 lalu.
-
Bagaimana Kementan mewujudkan swasembada pangan? Upaya tersebut salah satunya akan diwujudkan melalui program food estate maupun solusi cepat yang dijalankan Kementan berupa pompanisasi dan optimalisasi lahan.
-
Apa yang dilakukan Irjen Kementan di Manggarai Barat? Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian (Irjen Kementan), Jan Samuel Maringka memantau jalannya Inseminasi Buatan (IB) di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Kapan Kementan mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas Pertanian di seluruh Indonesia? Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kepala dinas pertanian se-Indonesia untuk mengawal jalannya produksi beras pada tahun ini. Dia ingin Indonesia mampu mencapai swasembada sehingga tak lagi bergantung pada kebijakan impor."Kondisi dunia sekarang sedang menghadapi krisis pangan. Bahkan sudah ada negara yang kelaparan dan beberapa negera menyetop ekspor karena perubahan cuaca. Jadi mau tidak mau kita harus menuju swasembada dan harus berdiri di kaki sendiri. Kenapa? Karena Indonesia bisa mengoptimalkan potensi tersebut," ujar Amran dalam rapat koordinasi Akselerasi Peningkatan Luas Tanam dan Produksi Padi dan Jagung dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten se-Indonesia, Senin (30/10).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
Kepada wartawan, Yusuf menyampaikan pihaknya telah mengunggah atau meng-'entry' data ke LKPP terkait pengadaan barang dan jasa. Tapi proses 'entry' berjalan lamban. Salah satunya karena karakter pengadaan jasa di KKP meliputi beberapa faktor.
"Misalnya tentang pihak penerima. Ketika kita memberikan ada beberapa kriteria seperti harus berbadan hukum, harus jelas," jelasnya di Kantor KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (27/2).
Dia juga beralasan data-data tersebut tidak mudah diperoleh. Akibatnya pihaknya tidak bisa melakukan entry dengan cepat dan lengkap. Yusuf juga menyebut ada keteledoran dari stafnya dalam proses pengunggahan sehingga tidak tergambar dengan jelas dan konkret di laman LKPP.
"Dan memang ada keteledoran dari staf kami. Tapi ini bukan kesengajaan," cetusnya.
Dia menyampaikan di situs web LKPP, KKP sudah mengunggah Rp 7 triliun lebih anggaran pengadaan barang dan jasa atau untuk 11.191 paket. Yusuf juga menegaskan lembaganya selalu transparan. Dia juga mengaku selalu melakukan pendampingan dalam proses perencanaan anggaran.
"Untuk laporan 2017 ini kami mereview dan tidak ada satu pun laporan yang sifatnya melanggar hukum dan tidak ada dana yang bocor," klaimnya.
Baca juga:
'Banyak diisi politisi, hukum seolah terpinggirkan di rezim Jokowi'
Antara suap dan kebutuhan biaya kampanye bagi incumbent
PP Muhammadiyah desak Arief Hidayat segera mundur dari Ketua MK
Dana kapitasi rawan dikorupsi, ICW minta Kemenkes perbaiki regulasi
Daftar panjang para advokat terjaring perkara korupsi