Dinsos Jabar Verifikasi Data Penerima BPJS Kesehatan yang Dinonaktifkan

Kepala Dinas Sosial Jabar, Dodo Suhendar, ada beberapa penyebab PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Di antaranya, dokumen yang tak valid atau memang si penerima tidak masuk kriteria.

2019-09-22 13:33:00

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali memverifikasi peserta BPJS Kesehatan yang berstatus penerima bantuan iuran (PBI). Hal ini dilakukan setelah 923.895 orang peserta jaminan dinonaktifkan karena berbagai alasan.

Kepala Bidang Penangan Fakir Miskin Dinsos Provinsi Jabar, Marwini menyatakan, rincian dari jumlah itu berasal dari 16.461.207 peserta BPJS Kesehatan PBI yang masuk ke dalam 5.227.852 jiwa dari peserta penerima bantuan iuran (PBI) secara nasional.

"Yang dinonaktifkan itu yang di luar BDT dan tidak memiliki NIK. Tapi, kalau yang dinonaktifkan itu KTP-nya sudah kembali aktif, disarankan untuk kembali mendaftar ke Dinsos Kabupaten/kota setempat. Data penerima pengganti peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan ada dalam Basis Data Terpadu (BDT) masyarakat miskin," katanya saat dihubungi, Minggu (22/9)

Data tersebut diverifikasi oleh BPJS dengan melibatkan pihak ketiga. Sedangkan Dinsos Jabar sudah berkoordinasi dengan Kemensos melakukan verifikasi dengan sistem turun langsung.

Hanya saja, upaya melibatkan pihak ketiga ini baru dilakukan di 14 Kabupaten Kota secara reguler. Ini tidak terlepas dari jumlah PBI yang paling banyak, di antaranya, di Kabupaten Cirebon, Bekasi, Bandung dan Karawang.

Marwini berharap, sebelum Desember sudah masuk usulan Dinsos kabupaten kota dari hasil verifikasi untuk diajukan ke Kemensos untuk dicek kembali. "Kami menargetkan verifikasi ini maksimal Desember sudah selesai. Kalau masuk data masyarakat miskin mereka pasti akan jadi calon penerima," ujarnya.

Di masa transisi ini, dia menambahkan, PBI tak bisa menggunakan kartu BPJS nya. Kecuali, kalau mereka mampu, maka BPJS sudah siap diteruskan dengan membayar iuran hingga proses verifikasi rampung.

Penonaktifan PBI ini dilakukan, karena kondisi penerima PBI dinilai belum semuanya tepat sasaran. Jadi, dihentikan dengan asumsi kalau dihentikan, maka bisa masuk penerima yang tepat.

Sementara menurut Kepala Dinas Sosial Jabar, Dodo Suhendar, ada beberapa penyebab PBI BPJS Kesehatan dinonaktifkan. Di antaranya, dokumen yang tak valid atau memang si penerima tidak masuk kriteria.

Ia menuturkan, untuk mengetahui apakah seorang peserta masih berstatus peserta PBI atau bukan, yang bersangkutan dapat menghubungi Dinas Sosial kabupaten/kota setempat. Selain itu, masyarakat dapat menghubungi BPJS Kesehatan Care Center 1-500-400 atau mendatangi Kantor Cabang BPJS Kesehatan setempat.

"Kan yang tak memanfaatkan layanan kesehatan ini harus divalidasi lagi masih ada atau tidak jadi kalau sudah pindah ke tempat lain nanti bisa dilengkapi," pungkasnya.

Baca juga:
Mahasiswa di Medan Tolak UU KPK Hasil Revisi dan Kenaikan Iuran BPJS
Bayar Iuran BPJS Kesehatan Bisa Melalui Mobile Cash, Begini Caranya
Demo Tolak Kenaikan Iuran BPJS di Makassar, Mahasiswa dan Aparat Saling Lempar Batu
Imbas Kenaikan Iuran, BPJS Kesehatan Prediksi Banyak Peserta Pindah Kelas
DJSN: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Hanya Berlaku Hingga 2021
Ombudsman Minta Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Dibarengi Perbaikan Pelayanan
AAJI Usul Masyarakat Mampu Tak Lagi jadi Peserta BPJS Kesehatan

(mdk/fik)