Ditunggu, Peraturan Pemerintah soal teknis hukuman kebiri
PP menjadi sangat penting karena KUHP juga tidak mengatur hukuman kebiri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Oleh karena Perppu berlaku pada tanggal diundangkan, maka pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah.
"Mengingat teknis penerapan Perppu ini bergantung pada PP," kata anggota Komisi II DPR, Diah Pitaloka, lewat keterangan tertulis, Selasa (31/5).
Pasal 81A ayat 4 Perppu tersebut juga berbunyi "pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Menurut Diah, aturan teknis ini diperlukan karena banyak kasus yang menjadi latar belakang diterbitkannya Perppu ini menanti tindakan.
"Contohnya kasus Yuyun di Bengkulu dan kasus Eno di Tangerang," ujarnya.
Diah mengatakan, PP ini nantinya juga akan menjadi referensi DPR dalam membahas RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
-
Apa yang diatur oleh dasar hukum pemilu di Indonesia? Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan sistem demokrasi di Indonesia. Melalui proses pemilihan ini, rakyat Indonesia memiliki hak untuk menentukan wakil-wakil mereka yang akan memimpin negara dan membuat kebijakan.
-
Kapan Pemilu di Indonesia dilaksanakan? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
-
Siapa yang menyatakan kekagumannya terhadap kemajuan peternakan di Indonesia? Sementara itu, Wael W. M Halawa salah satu peserta pelatihan menyampaikan kekagumannya dengan kemajuan dunia peternakan di Indonesia.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Kapan Pemilu di Indonesia diadakan? Pemilu sebentar lagi akan diselenggarakan. Pemilu akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.
-
Apa keputusan pengadilan terkait asuh anak? Hari ini, pengadilan memutuskan bahwa Sarwendah berhak atas asuh ketiga anaknya.
"Gimana mau bahas kalau gak tau teknis kebirinya gimana?" ujar politikus PDIP ini.
Menurutnya, PP menjadi sangat penting karena KUHP juga tidak mengatur hukuman kebiri.
"Makanya kami perlu tahu seperti apa pemerintah menerapkan Perppu ini," ujarnya.
Baca juga:
Menkum HAM soal IDI tolak kebiri: Nanti kita bahas di DPR saja
Menteri Yohana: Perppu 'kebiri' lindungi anak dari kejahatan seksual
Gabungan LSM akan lobi DPR untuk tolak Perppu kebiri
'Soal hukum kebiri, kekerasan yang dibalas dengan kekerasan'
Hukuman kebiri tak efektif, jangan lakukan hal yang jadi kuasa Tuhan