DKPP Berikan Peringatan Keras Tiga Penyelenggara Pemilu di Banyuasin, Ini Alasannya
Aang Midharta dijatuhi sanksi Peringatan Keras berkaitan dengan penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi Anggota PPS se-Kabupaten Banyuasin.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada tiga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dalam sidang pembacaan putusan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sidang ini digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (13/1) kemarin.
Dua dari tiga penyelenggara Pemilu tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banyuasin, yaitu Aang Midharta dan Legar Saputra, yang masing-masing menjadi Teradu I dan Teradu III dalam perkara Nomor 205-PKE-DKPP/IX/2024.
- Sempat Ditolak, Berkas Eks Terpidana Suap Ketua MK Akil Mochtar Diterima KPU Empat Lawang
- DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI
- Ketua KPU Bicara Persiapan Hadapi Sengketa Pemilu 2024 di MK
- Sanksi Peringatan Keras Terakhir buat Ketua KPU Usai Terima Pendaftaran Pencalonan Gibran
"Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu I Aang Midharta selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Banyuasin dan Teradu III Legar Saputra selaku Anggota KPU Kabupaten Banyuasin terhitung sejak Putusan ini dibacakan," kata Ketua Majelis Heddy Lugito dalam keterangannya, Selasa (14/1).
Ia menjelaskan, Aang Midharta dijatuhi sanksi Peringatan Keras berkaitan dengan penerbitan dua versi pengumuman hasil seleksi Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Banyuasin.
DKPP menilai, sebagai Ketua KPU Kabupaten Banyuasin seharusnya memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait terbitnya dua versi pengumuman hasil seleksi PPS kepada publik.
Alasan Pemberian Peringatan Keras
Sedangkan, sanksi Peringatan Keras kepada Legar Saputra karena terbukti meneruskan pesan kepada Kasubbag Parmas dan SDM yang berisi beberapa nama peserta seleksi PPS Kabupaten Banyuasin yang disertai dengan kata 'sudah bayar' dan 'belum bayar'.
Meskipun dalam sidang pemeriksaan pesan tersebut tidak dapat membuktikan adanya pungutan liar dalam proses seleksi PPS di Kabupaten Banyuasin.
Akan tetapi, DKPP menilai tindakan Legar telah menimbulkan kecurigaan publik dalam proses seleksi PPS untuk Pilkada 2024 sehingga menciptakan kegaduhan di Kabupaten Banyuasin.
Selain itu, DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara bernama Herry Febriadi yang berstatus sebagai Teradu IV dalam perkara Nomor 265-PKE-DKPP/X/2024.
Herry diketahui meminta rekomendasi nama dari setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk dijadikan Koordinator Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Nama-nama tersebut diketahui akan dijadikan Koordinator KPPS untuk Pemilu 2024 dan Pilkada 2024.
Hal ini terekam dalam sebuah rekaman yang tersebar sehingga menimbulkan kegaduhan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut DKPP, isi dari rekaman tersebut tidak dapat dibenarkan oleh etika penyelenggara Pemilu dan mencoreng marwah KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara.
“Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu IV Herry Febriadi selaku Anggota KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara terhitung sejak Putusan ini dibacakan,” ucapnya.
Sanksi untuk Tujuh Penyelenggara Pemilu
Selain tiga sanksi Peringatan Keras, DKPP juga menjatuhkan sanksi Peringatan kepada tujuh penyelenggara Pemilu lainnya dalam sidang ini.
Sementara itu, terdapat tiga penyelenggara Pemilu yang dipulihkan nama baiknya atau mendapat Rehabilitasi karena tidak terbukti melanggar KEPP.
Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito selaku Ketua Majelis, yang didampingi Anggota Majelis J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Muhammad Tio Aliansyah.
Berikut perkara yang diputus pada 13 Januari 2025:
Nomor Perkara:
205-PKE-DKPP/IX/2024
Teradu, Ketua & Anggota KPU Kab. Banyuasin:
1. Aang Midharta - Peringatan Keras
2. Syahru Romadhoni - Peringatan
3. Legar Saputra - Peringatan Keras
4. Rahmad Syahid - Peringatan
5. Torana - Peringatan
Nomor perkara:
208-PKE-DKPP/IX/2024
Teradu, Ketua Bawaslu Kab. Kuningan:
1. Firman - Rehabilitasi
Nomor perkara:
223-PKE-DKPP/IX/2024
Teradu, Ketua & Anggota Bawaslu Kab. Pohuwato:
1. Yolanda Harun - Rehabilitasi
2. Munawar - Rehabilitasi
Nomor perkara:
265-PKE-DKPP/X/2024
Teradu, Ketua & Anggota KPU Kab. Hulu Sungai Utara:
1. Ihsan Rahmani - Peringatan
2. Rima Melati - Peringatan
3. Emmy Najmiati - Peringatan
4. Herry Febriadi - Peringatan Keras
5. Muhammad Noor - Peringatan