LIVE

DPD kisruh, dukungan keuangan & fasilitas tertentu ditangguhkan

Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto menginstruksikan jajaran PNS dan pegawai DPD RI untuk tetap netral tak memihak manapun dalam tugasnya di tengah kisruh pimpinan DPD RI.

Pemilihan Ketua DPD

Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPD RI Sudarsono Hardjosoekarto menginstruksikan jajaran PNS dan pegawai DPD RI untuk tetap netral tak memihak manapun dalam tugasnya di tengah kisruh pimpinan DPD RI.

Dalam surat edaran bernomor KP. 050/01/DPDRI/IV/ 2017 tentang netralitas pegawai Sekretariat Jenderal DPD RI ada 3 poin yang diinstruksikan. Pertama, terkait sikap PNS dan pegawai yang harus berpegang teguh dengan panca Prasetya korps PNS dan kode etik.

Kedua, terkait instruksi untuk tidak terlibat dalam proses politik di DPD dan hanya menindaklanjuti semua hasil keputusan politik DPD RI.

"Ketiga, terkait kisruh pimpinan DPD RI maka Sekjen DPD mengambil sikap untuk memberikan dukungan teknis, administratif, operasional dan keahlian kepada semua anggota DPD. Termasuk kepada pimpinan yang baru menjabat dan sebelumnya," kata Sudarsono di Lantai 8 Gedung Nusantara III Komplek DPR MPR RI, Jakarta, Rabu (5/4).

Namun, fasilitas dukungan keuangan dan fasilitas tertentu tidak dapat dikabulkan selama belum adanya kesepakatan dari pimpinan.

"Proses politik DPD RI yang masih belum mencapai kesepakatan, maka dukungan keuangan dan fasilitas tertentu lainnya kepada anggota dan atau alat kelengkapan yang terkait dengan materi pengambilan keputusan politik yang masih belum disepakati untuk sementara ditangguhkan," tutupnya.

(mdk/ded)
DPS Pemilu adalah Daftar Pemilih dari Pemutakhiran Data Pemilih, Begini Penjelasannya

DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.

Pemilu2024
DPD RI Beri Dukungan Penuh Langkah Cepat Menteri Pertanian Menuju Swasembada

Mentan juga mengajak Komite II DPD RI untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan.

kementan
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video
KPK Geledah Gedung DPR!

Penggeledahan masih berlangsung, belum diketahui terkait kasus apa

KPK
DPR Setujui 41 RUU Prolegnas Prioritas 2025, Ini Daftarnya

Terdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.

Prolegnas Prioritas
DPT Pemilu Adalah Singkatan dari Daftar Pemilih Tetap, Begini Cara Cek Apakah Sudah Terdaftar

Berikut cara cek apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu 2024.

Pemilu2024
DKPP Dibanjiri Aduan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu, Ada Terlibat Asusila hingga Terjerat Pinjol

Pelanggaran penyelenggara Pemilu itu terjadi saat non tahanan masa Pemilu dan Pilkada.

Penyelenggara Pemilu
DKPP Terima 568 Aduan terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu, Paling Banyak di Sumut

Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.

dkpp
Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut, Kapolri: Kami Siapkan Penyidik

Menurut Sigit, aparat penegak hukum di Polri, Kejaksaan, KPK memiliki ruang yang sama untuk menagani.

PON Aceh-Sumut
DPTb Pemilu Adalah Daftar Pemilih Tambahan Pemilu, Ketahui Bedanya dengan DPK dan DPT

DPTb Pemilu adalah daftar yang berisi pemilih tambahan yang dapat memilih dalam Pemilu, serta nama-nama pemilih yang tidak tercantum DPT.

Konten Menarik
DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal, Calon Daftar Pakai Putusan MK

DPR Pastikan Pengesahan RUU Pilkada Batal, Calon Daftar Pakai Putusan MK.

berita video
DPRD DKI Sepakati APBD Perubahan 2024 Naik Jadi Rp85,1 Triliun

Sebelum besaran APBD Perubahan (APBD-P) disepakati, lima komisi di DPRD DKI Jakarta telah melakukan pembahasan selama empat hari, sejak 9-12 Agustus 2024.

DPRD DKI