DPR akan Pilih Capim Dukung Revisi UU, KPK Singgung Soal Pelemahan
DPR akan Pilih Capim Dukung Revisi UU, KPK Singgung Soal Pelemahan. Dianalogikan oleh Febri, pimpinan KPK memimpin sebuah kapal perang besar yang dilengkapi senjata cangih. Kalau kapal tersebut dipimpin orang bermasalah, senjata ini bisa ditujukan ke sasaran yang salah juga.
10 Nama Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah diserahkan kepada Presiden. Berikutnya akan ditentukan 5 orang pimpinan lembaga antirasuah tersebut oleh DPR. Muncul pernyataan dari DPR bahwa akan memilih Capim yang setuju dengan revisi undang-undang KPK.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengomentari pernyataan tersebut dan meminta DPR menggunakan kewenangannya dengan semangat untuk memperkuat KPK. Jangan sampai kewenangan itu digunakan sebaliknya yang justru merugikan masyarakat luas.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
"Itu yang saya kira perlu dikritik lebih dalam ya. Saya baca juga baca kritik tentang itu. Memang kewenangan untuk memilih 5 dari 10 calon pimpinan tersebut ada di tangan DPR, tetapi tentu saja kewenangan itu perlu dijalani juga dengan semangat untuk memperkuat KPK. Apa gunanya kalau semangat melemahkan KPK, atau revisi bisa melumpuhkan KPK itu yang lebih ditunjukkan," ungkap Febri Diansyah dalam Roadshow Bus KPK Jelajah Negeri di Balaikota Malang, Jumat (6/9) petang.
Dianalogikan oleh Febri, pimpinan KPK memimpin sebuah kapal perang besar yang dilengkapi senjata canggih. Kalau kapal tersebut dipimpin orang bermasalah, senjata ini bisa ditujukan ke sasaran yang salah juga.
"Kalau misalnya calon pimpinan KPK yang terafiliasi atau dekat dengan kekuatan politik tertentu misalnya, kalau itu ada, tentu akan berisiko. Karena itu, KPK didesain sebagai lembaga independen, meminimalisir hal tersebut. Pemilihan di DPR meskipun itu lembaga politik diharapkan lebih meminimalisir bias-bias kepentingan politik," jelasnya.
Sementara soal data tentang 10 calon pimpinan KPK, anggota DPR sudah memegang data itu. Begitu pun soal soal rekam jejak calon pimpinan, sudah disampaikan KPK sejak awal kepada panitia seleksi, dan beberapa kesimpulan tersampaikan kepada publik.
"Kita awasi saja bersama-sama dan harapannya publik terlibat lebih aktif untuk memantau proses seleksi," pungkasnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Siapa Layak Pimpin KPK? Klik disini
Baca juga:
Jokowi Diminta Tak Menyetujui Pembahasan Revisi UU KPK
Jokowi Harapan Terakhir KPK
Agus Rahardjo Sebut Revisi UU KPK Upaya Penghianatan Amanat Reformasi
Sempat Menolak, Ini Alasan Gerindra Akhirnya Setuju Revisi UU KPK
Revisi UU KPK Bentuk Serangan Legislatif dari DPR
Jokowi Dinilai Sering Tak Hadir di Tengah Isu Krusial