DPR desak 14 rumah sakit berikan vaksin ulang terhadap korban
14 Rumah sakit tersangka vaksin palsu harus melakukan pendataan ulang korbannya.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menjelaskan bahwa Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu baru bekerja sekitar dua pekan, namun sudah mendapati 14 rumah sakit sebagai pengedar vaksin palsu. Dede berharap agar 14 rumah sakit tersebut ditutup atau tidak memberikan vaksin.
"Oknum harus mendapat hukuman setimpal. Tapi kalau institusi kesehatan, proses kesehatan vaksin bagi seluruh anak-anak bayi itu terus berjalan. Karena ini adalah program negara yang tujuannya melindungi anak-anak dari penyakit. Ini enggak boleh berhenti, hanya oknum-oknum ini yang harus kita cabut," kata Dede di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/7).
Namun lebih dari itu, menurut Politikus Partai Demokrat ini, 14 rumah sakit tersangka vaksin palsu harus melakukan pendataan ulang korbannya. Setelah itu harus bertanggung jawab untuk memberikan vaksin ulang.
"Kalau kita bicara rumah sakit, ini institusi besar, dia ada divisi-divisi. Nah mungkin untuk divisi-divisi tertentu masih boleh jalan, tapi ada divisi tertentu yang boleh dikatakan dilakukan pendataan ulang. Jika oknum, ya oknumnya yang dicabut. Prosesnya tetap proses kesehatan harus tetap berjalan. Karena kan nanti harus dilakukan vaksin ulang di tempat-tempat tersebut," ungkapnya.
Dede sendiri mengakui bahwa nama-nama rumah sakit tersebut akhirnya dibuka ke publik karena DPR mengancam tidak akan meloloskan anggaran Kementerian Kesehatan. Namun Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu masih terus akan bekerja hingga 3 bulan mendatang. Maka dari itu kemungkinan besar rumah sakit yang menjadi tersangka bisa bertambah.
"Kita minta agar pemerintah membuat aturan yang boleh dikatakan lebih melekat, lebih mengawal agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sebab pada dasarnya aturan tersebut ada mungkin celah-celah yang membuat ini bisa termain-mainkan oleh oknum. Memang harus ada hukuman yang cukup keras terhadap pelaku, mulai dari institusi sampai kepada petugas kesehatan. Harus ada sanksi yang keras sampai pada pencabutan perizinan, menurunkan akreditasi, yang lainnya selain pidana," pungkasnya.
Baca juga:
DPR minta Permenkes direvisi agar BPOM awasi obat di RS dan faskes
Politikus PPP sebut vaksin ulang tak menjamin anak miliki antibodi
Pihak Rumah Sakit Karya Medika Bekasi akui gunakan vaksin palsu
RS Harapan Bunda klaim tanggung biaya pasien korban vaksin palsu
Pemerintah ancam tutup RS yang pakai vaksin palsu
Soal vaksin palsu, Pemkot Bekasi persilakan warga tuntut rumah sakit
Disebut Menkes gunakan vaksin palsu, ini kata RS Elisabeth Bekasi
-
Di mana kemacetan parah di Jakarta sering terjadi? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani menerangkan, kemacetan parah di beberapa titik di Jakarta kerap terjadi pada jam berangkat dan pulang kerja.
-
Apa yang dilakukan Syahrini di Jakarta? Tidak ada perubahan, Syahrini selalu terlihat anggun dan menenangkan sekali.
-
Siapa yang mengunjungi Indah Permatasari di Jakarta? Mertua Indah Permatasari beberapa waktu lalu datang ke Jakarta mengunjungi anak, menantu dan cucu mereka.
-
Apa yang dilakukan Mies van Bekkum di Jakarta? Pada zaman dahulu, Mies van Bekkum datang ke tempat itu untuk menyatukan kembali keluarga Belanda yang terpisah akibat ditawan Jepang.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Siapa saja yang diarak di Jakarta? Pawai Emas Timnas Indonesia Diarak Keliling Jakarta Lautan suporter mulai dari Kemenpora hingga Bundaran Hotel Indonesia. Mereka antusias mengikuti arak-arakan pemain Timnas