DPR desak Kemenlu proses hukum iklan Malaysia lecehkan Indonesia

"Ini penghinaan! Masa TKI kita disamakan bahkan digambarkan lebih rendah dibanding robot kebersihan," tegas Charles

2015-02-04 00:00:00

Iklan Malaysia Hina TKI

Iklan robot kebersihan yang beredar di Malaysia membuat banyak pihak meradang. Bagaimana tidak, dalam banner tersebut secara implisit melecehkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Salah satu pihak yang mengecam keras iklan tersebut adalah anggota Komisi I DPR Charles Honoris. Politikus PDIP ini mengatakan pihak pengiklan memang sengaja menampilkan iklan seperti itu.

"Ini penghinaan! Masa TKI kita disamakan bahkan digambarkan lebih rendah dibanding robot kebersihan," tegas dia kepada merdeka.com melalui pesan singkat, Selasa (3/2).

Charles mendesak agar Kemenlu tegas mengambil sikap. Jika perlu membawanya ke ranah hukum.

"Kemenlu harus memprotes keras kepada Malaysia atas iklan tersebut. Lebih dari itu, melalui perwakilan kita di sana pemerintah kita harus melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang bersangkutan, baik secara pidana maupun perdata," katanya.

Selain itu, Charles mengharapkan agar Malaysia kooperatif menindaklanjuti kasus ini. "Pemerintah Malaysia harus lebih peka terhadap hal-hal seperti ini agar hubungan antara kedua negara tetap bisa terjaga dengan baik," katanya.

Sementara, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia, telah menerima laporan warga terkait iklan RoboVac yang merendahkan Tenaga Kerja Indonesia, khususnya pembantu rumah tangga.

Minister Konselor Bidang Pensosbud KBRI Trigustono Supriyanto menyatakan pihaknya kini mempelajari konten iklan tersebut. Jika dinilai masuk aspek pidana, pihaknya tidak segan-segan melaporkan perusahaan itu ke Polis Diraja Malaysia.

"Kita sudah ada laporannya. Kalau isinya tidak benar (secara hukum) kita laporkan ke polisi," ujarnya saat dihubungi merdeka.com, Selasa (3/2)

Leading RoboVac Specialist, Fire Your Indonesian Maid NOW! begitu bunyi kalimat iklan tersebut. Kurang lebih artinya, pecat pembantu rumah tanggamu asal Indonesia sekarang, ganti dengan produk-produk kami.

merdeka.com mendapatkan foto iklan itu dari seorang diplomat Indonesia, Selasa (3/2). Foto itu diambil dari jalanan di Kuala Lumpur.

Perusahaan ini memproduksi robot yang bisa membersihkan lantai dan kolam renang. Robovac Malaysia ini beralamat di Red Carpet Avenue, Kota Damansara, Petaling Jaya, Kuala Lumpur.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/did)

Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Khusus Reklamasi Tambang di Kawasan IKN

Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.

Pembangunan IKN Nusantara 2 bulan yang lalu

DPR Minta Kemenkes Tinjau Ulang Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Begini Alasannya

Desakan kepada Kemenkes ini diambil setelah adanya kekhawatiran serius tentang dampak negatif aturan itu.

Rokok 2 bulan yang lalu

Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024 3 bulan yang lalu

Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024 3 bulan yang lalu

DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

baleg dpr uu pilkada 3 bulan yang lalu

Pengusaha: Orang Kaya Pembeli Barang Branded Berpotensi Kabur Ke Malaysia Akibat Permendag Nomor 8 Tahun 2024

Oleh karena itu, Hippindo mendesak pemerintah untuk memperbaiki regulasi terkait impor yang diatur dalam Permendag Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024.

Barang Branded 4 bulan yang lalu

Bisnis Iklan Bisa Mati Gara-Gara Kebijakan Ini

Aturan kemasan rokok polos tanpa merek menjadi polemik baru bagi perusahaan yang menjalankan usahanya secara legal.

iklan rokok 2 bulan yang lalu

Pemerintah Bakal Ajukan Lagi RUU Perampasan Aset ke DPR Tahun Depan

Menurut Andi, pemerintah tengah mendiskusikan untuk melanjutkan pengajuan RUU Perampasan Aset ke DPR RI dalam program legislasi nasional.

RUU Perampasan Aset 2 bulan yang lalu

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Revisi UU Desa 9 bulan yang lalu

DPR Setujui Usulan Pemerintah, Herindra Jadi Kepala BIN Gantikan Budi Gunawan

Kesepakatan ini, diambil dalam rapat paripurna ke-4 pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2023 pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Herindra 1 bulan yang lalu

DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

DPR 3 minggu yang lalu

Aturan Iklan dan Penjualan Rokok Bakal Diperketat, Pelaku Ekonomi Digital Bilang Begini

Selama ini pelaku industri digital seperti anggota idEA patuh pada aturan yang berlaku.

Industri Rokok 1 tahun yang lalu

Pemerintah Musnahkan Barang Impor Ilegal Senilai Rp 174,81 Miliar selama 2023

Kemendag sepanjang tahun 2023 telah memusnahkan ratusan miliar barang impor ilegal.

Berita Kemendag 10 bulan yang lalu