DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati Pakai Vaksin Covid-19 dari Luar Negeri
"Pertama, vaksin yang akan diberikan ke rakyat Indonesia harus benar-benar sudah teruji efektif untuk membentuk antibodi tubuh dalam melawan virus Covid-19. Penting soal efektif atau tidaknya, walaupun mengenai kehalalan juga penting," kata Sukamta
Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan agar pemerintah hati-hati dalam menggunakan vaksin Covid-19, khususnya yang berasal dari luar negeri. Menurutnya, unsur kehati-hatian sangat penting dalam menentukan vaksin yang akan dipergunakan di Indonesia. Sukamta kemudian merinci beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh pemerintah.
"Pertama, vaksin yang akan diberikan ke rakyat Indonesia harus benar-benar sudah teruji efektif untuk membentuk antibodi tubuh dalam melawan virus Covid-19. Penting soal efektif atau tidaknya, walaupun mengenai kehalalan juga penting," kata Sukamta dalam keterangannya, Rabu (2/9).
-
Kapan vaksin DBD diberikan? Dengvaxia diberikan dalam tiga dosis yang disuntikkan secara terpisah selama 12 bulan.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana DPR ingin menyelesaikan masalah tawuran? “Saya rasa masih ada yang kurang optimal di pencegahan dan juga penindakan. Maka saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, tolong kasus seperti ini diberi hukuman yang berat, biar jera semuanya. Jangan sampai karena masih remaja atau di bawah umur, perlakuannya jadi lembek. Kalau begitu terus, akan sulit kita putus mata rantai budaya tawuran ini,” jelasnya.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
Sukamta kemudian menyatakan hal kedua yang harus diperhatikan adalah data bahwa ada 3 dari 7 jenis whole genome sequencing (WGS) virus Covid-19 yang berada di Indonesia tidak termasuk S, G, maupun V. Sehingga sementara ini dikelompokkan sebagai others oleh lembaga Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID).
"Fakta tentang jenis virus yang ada di Indonesia yang berbeda dengan jenis virus yang saat ini ada di GISAID harus diperhatikan dengan seksama. Apalagi temuan bahwa jenis dan mutasi virus ini cepat maka penanganan virusnya bisa sangat spesifik misal hanya untuk penduduk Indonesia. Fakta ini menjadi penting ketika kita mengimpor vaksin dari luar negeri," ujar dia.
Menurut Sukamta, data dan analisis virus serta efektivitas vaksin harus sesuai dengan kondisi di Indonesia. Bukan sekadar jumlah peserta uji klinis fase tiga yang mencapai puluhan ribu dari 119 etnis lalu dinyatakan bahwa uji klinis tersebut valid kemudian cocok diberikan kepada rakyat Indonesia.
"Apalagi pernyataan vaksin valid hanya berdasarkan penilaian singkat saat kunjungan kerja ke luar negeri lembaga yang berwenang memberi izin edar obat makanan, tentu ini berbahaya,” beber dia.
Sukamta berpesan lebih cepat belum tentu lebih baik yang terpenting adalah efektivitas vaksin untuk menyelamatkan rakyat menjadi hal utama. Dia juga mengingatkan konsekuensi keuangan atas pembelian vaksin dari luar negeri itu.
Dia juga mengingatkan keinginan secepat mungkin memperoleh vaksin dengan mengimpor obat atau vaksin dari luar negeri belum tentu efektif bekerja. Kebijakan ini sangat berisiko pada pemborosan APBN.
"Lebih baik dukung pengembangan vaksin dan obat buatan dalam negeri supaya bisa berhasil efektif secepat-cepatnya," pungkas dia.
Reporter: Yopi Makdori
(mdk/ray)