DPR Minta Reboisasi Hutan di IKN Berjalan dengan Baik
Pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang terkait merelokasi hutan dengan reboisasi yang masif agar fungsi tetap lestari.
Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Syafrudin menyerukan program reboisasi hutan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur harus berjalan baik dan masif mengingat ada pengambil alihan fungsi hutan untuk infrastruktur IKN. Dia menegaskan, fungsi hutan harus diupayakan berjalan 100 persen.
"Saya melihat langsung hutan yang ada di perencanaan pembangunan IKN ini. Kondisi hutannya sangat bagus. Nanti akan ada reklamasi dan pengambilalihan hutan yang akan dipergunakan untuk pembangunan IKN. Saya sebagai wakil rakyat mengharapkan kondisi riil seperti 100 persen, karena nanti akan dipergunakan untuk pembangunan IKN," kata Syafrudin usai Komisi IV meninjau areal hutan di kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (19/4).
-
Siapa yang menganiaya ibu kandungnya di Pekanbaru? Pelaku insial H anak kandung korban, kejadian pengniayaan itu sudah lama, yakni pada Jumat 10 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wib. Tapi, videonya baru tersebar sekarang, makanya kami langsung gerak cepat ke rumah pelaku," kata Bery kepada merdeka.com.
-
Bagaimana payudara ibu menyusui berubah? Produksi ASI dimulai bahkan sebelum pasokan ASI lengkap, biasanya dua hingga empat hari setelah melahirkan. Pada tahap ini, beberapa ibu mengalami masa pembengkakan ketika payudara terasa sangat penuh dan tidak nyaman. Namun, ini biasanya berlangsung singkat dan membaik dalam 48 hingga 72 jam.
-
Di mana letak ibu kota Garut? Ibu kota kabupaten ini terletak di kecamatan Tarogong Kidul.
-
Di mana lokasi ibu kota baru Mesir? Ibu kota baru Mesir ini dirancang seluas 700 kilometer persegi atau kira-kira seukuran Singapura.
-
Bagaimana Palangka Raya disiapkan menjadi calon Ibu Kota? Di tahun yang sama, Soekarno semakin optimis dan menggencarkan promosi Palangka Raya sebagai calon ibu kota negara. Keyakinan Soekarno sederhana, karena saat itu Pemerintah Republik Indonesia belum pernah membuat kota sendiri secara mandiri. Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka.
-
Kapan Palangka Raya ditetapkan menjadi calon Ibu Kota? Gagasan ini sebelumnya dilemparkan oleh Presiden Soekarno pada 1950-an lalu. Saat itu, Soekarno melihat Palangka Raya memiliki potensi yang kuat sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian negara.
Syafrudin menyebut, pemerintah harus memiliki perencanaan yang matang terkait merelokasi hutan dengan reboisasi yang masif agar fungsi tetap lestari.
Namun, di sisi lain, pembangunan IKN harus tetap berjalan baik. Dia bilang, pembangunan IKN dan program reboisasi harus seirama, berjalan bersamaan.
"Reboisasi mungkin saja tidak sampai 100 persen lagi. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertanggungjawabkannya. Setidaknya ada upaya untuk mengembalikan fungsi hutan," ucapnya
"Kita harus mengembalikan fungsi hutan sebagai ekosistem untuk sirkulasi udara dan menjaga habitat. Mengembalikan hutan jadi asri kembali," tutur politisi PAN itu.
Sementara, Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara akan diawali dengan melakukan reboisasi (penghijauan hutan) terlebih dulu.
Nantinya, pembangunan IKN dimulai dari kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).
"Rencana pembangunan IKN Nusantara akan dimulai pada tahap pertama di KIPP. Diawali dengan merevitalisasi dan mereboisasi hutan terlebih dahulu," ujar Jokowi saat menjadi keynote speech pada talkshow "Menuju Ibu Kota Baru" yang ditayangkan YouTube Radio Republik Indonesia (RRI), Rabu (23/2).
Kemudian pembangunan akan berlanjut dengan membuat infrastruktur dasar, wilayah hijau dan biru kota, kompleks pemerintahan, perkantoran beserta sarana dan prasarananya.
Baca juga:
PUPR Alokasikan Rp264 Miliar untuk Perbaikan Jalan Penunjang Ibu Kota Baru
60 Ribu ASN Bakal Pindah ke IKN Nusantara pada 2024
Mahasiswa Solo Tolak Kenaikan Harga BBM, Minta UU IKN Ditinjau Ulang
Fakta Terbaru soal IKN Nusantara, dari Anggaran Rp30 T Hingga 100.000 PNS akan Pindah
Bocoran Konsep Perkantoran dan Perumahan PNS di Ibu Kota Baru
Sri Mulyani Siapkan Anggaran Pembangunan Ibu Kota Baru Rp30 Triliun di 2023