DPR pasrah jika pemerintah belum setuju 7 proyek masuk RAPBN 2016
"Kita lihat saja prosesnya, biar prosesnya berjalan," kata Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto.
Pemerintah belum mengakomodir 7 proyek pembangunan Gedung DPR di dalam RAPBN 2016. Menurut Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, hal tersebut lantaran pemerintah belum melihat urgensi rencana tersebut.
DPR, lanjut politikus Demokrat ini, akan menuruti setiap proses yang jalani pemerintah.
"Kita lihat saja prosesnya, biar prosesnya berjalan, apabila memang pemerintah bisa melihat urgensi dan juga menyetujui, ini (pembangunan gedung DPR) baru bisa jalan," kata Agus di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).
Agus menambahkan, ide untuk membangun gedung DPR baru sekadar usulan dari beberapa pihak di DPR.
-
Siapa saja yang ikut berdemo di depan gedung DPR RI? Aksi demo kali ini sangat besar, melibatkan tidak hanya mahasiswa tetapi juga para komika seperti Arie Kriting dan Mamat Alkatiri yang ikut turun berdemo.
-
Apa yang diminta oleh DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Kenapa para kepala desa melakukan demo di depan Gedung DPR? Sejumlah kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) berunjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (23/7/2023). Dalam aksinya, mereka mendesak DPR dan pemerintah untuk segera mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Apa yang sedang dilakukan Verrell Bramasta di Gedung DPR RI? Potret Verrell Bramasta hadir ke Gedung DPR RI untuk mengikuti acara Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Bagi Calon Anggota DPR RI Terpilih 2024-2029.
"Itu kan merupakan suatu usulan dari DPR. Ini pun DPR belum secara keseluruhan, baru ada beberapa yang mengusulkan itu, sekarang ini sedang diusulkan. Apabila pemerintah tidak menyetujui ya mungkin tidak bisa terlaksanakan," jelas Agus.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, proyek yang direncanakan senilai Rp 2,7 triliun itu belum menjadi pembahasan pemerintah dengan parlemen.
"Gedung DPR kegedean (terlalu besar) untuk masuk buku APBN," katanya usai rapat kerja dengan Badan Anggaran tentang pokok-pokok RUU APBN 2016 di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
Ditegaskan apakah jawabannya itu bukti pemerintah tidak mengakomodir pendanaan tujuh proyek pembangunan komplek parlemen, Bambang menjawab santai.
"Apa sih? Belum ada di dalam APBN," jawabnya sambil menghindari cecaran pertanyaan awak media.
Menurutnya, pemerintah bersama DPR belum membahas proyek tersebut. Saat ini, pembahasan RAPBN 2016 baru memasuki tahap awal.
"Kita belum mulai membahas itu ya, baru mulai APBN. Belum ngapa-ngapain," bebernya.
Bambang juga enggan menjelaskan apakah postur APBN 2016 bisa memenuhi keinginan DPR membangun gedung baru.
"Orang belum dibahas, belum ada di nota keuangan," tegas mantan kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu tersebut.
Baca juga:
Ekonomi lampu kuning, DPR usul pemerintah bikin crisis centre
Kunjungi Rusun warga Kp Pulo, Maruarar dukung kebijakan Ahok
Anggaran gedung baru DPR dicicil, tahun ini cair Rp 600 miliar
Pemerintah dan DPR buka peluang ubah asumsi Rupiah
Akbar Faisal minta pemerintah akui RI krisis ekonomi