DPR sepakat tambah anggaran Kemhan lebih dari 20 persen

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Supiadin Aries Saputra mengatakan sebagian besar tambahan anggaran digunakan untuk mendukung operasi militer di kawasan perbatasan.

DPR sepakat menambah anggaran Kementerian Pertahanan sekitar 20 persen atau sebesar lebih dari Rp 200 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai NasDem Supiadin Aries Saputra mengatakan sebagian besar tambahan anggaran digunakan untuk mendukung operasi militer di kawasan perbatasan.

"Sekitar 20 persenan ya. Karena dinamika itu tadi fokus untuk tambah BBM dan pengembangan operasi," kata Supiadin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Supiadin menjelaskan, anggaran Kementerian Pertahanan pada 2017 sebesar Rp 108 triliun telah mengalami penghematan lebih dari Rp 100 miliar. Setelahnya, Kemhan meminta tambahan anggaran untuk operasi-operasi militer di perbatasan.

Tambahan anggaran itu disepakati karena melihat dinamika dan kebutuhan yang saat ini terjadi. Semisal, operasi di wilayah perbatasan dengan Marawi Filipina Selatan.

Wilayah Marawi menjadi rentan karena keberadaan kelompok simpatisan ISIS yang mencoba masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Sehingga, pengamanan di wilayah-wilayah perbatasan perlu ditingkatkan.

"Kemudian minta tambahan lagi karena ada kebutuhan-kebutuhan yang belum selesai dan kebutuhan mendesak menghadapi dinamika perkembangan keamanan di wilayah kita perbatasan terkait perkembangan Marawi di Filipina Selatan," terangnya.

Secara spesifik, kata Supiadin, tambahan anggaran itu akan digunakan untuk membeli BBM. BBM tersebut dibutuhkan untuk pelaksanaan patroli darat, laut dan udara di kawasan perbatasan.

Sebab, selama ini Departemen Pertahanan kerap utang untuk kebutuhan BBM. Misalnya, pemerintah memotong anggaran BBM yang diajukan TNI AL sebesar Rp 700 miliar dari total anggaran Rp 2 triliun.

"BBM itu tiap tahun Dephan itu ngutang. kenapa? setiap tahun misal TNI AL ngajukan Rp 2 triliun untuk kebutuhan BBM, itu kebutuhan minimal itu. Tetapi yang didukung pemerintah hanya Rp 1,3. berarti ngutang Rp 700 miliar. Jalan lagi ngutang lagi. Tiap tahun menambah utangnya," tandasnya.

Oleh karena itu, DPR mengusulkan Kementerian Keuangan untuk mengurangi atau menghapus utang tersebut. Tujuannya agar operasi militer berjalan efektif.

"Jadi kita usulkan utang itu, pertama dikurangi yang kedua dihapus. Karena tiap tahun terjadi, pasti terjadi," pungkasnya.