DPR Targetkan Pengesahan RUU Pertanahan Pekan Depan
"Presiden mau September ini," kata Amali.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali berencana menjadwalkan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanahan pada 24 September 2019. Hal itu, kata dia dilakukan karena Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin RUU tersebut rampung pada September ini.
"Enggak, itu jadwal yang kita buat. Presiden mau September ini," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9).
-
Kenapa Jokowi mendorong DPR untuk segera membahas UU Perampasan Aset? Jokowi menilai perlunya penguatan regulasi untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. "Saya harap pemerintah DPR bisa segera membahas dan menyelesaikan UU Perampasan Aset," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan Jakarta, Selasa (12/12). "Menurut saya, UU perampasan aset tindak pidana ini penting segera di selesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan memberikan efek jera,"
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana hubungan Jokowi dan PDIP merenggang? Diketahui, hubungan Jokowi dengan partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri itu merenggang saat keduanya beda pilihan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Amali mengatakan, Panitia Kerja (Panja) RUU Pertanahan sudah menyerahkan sepakat dan telah laporan ke Komisi II. Namun, laporan itu masih terus dipelajari.
"Sudah, Panja sudah menyerahkan ke komisi dan itu sudah selesai di Panja yang lalu itu (tanggal 9 September), sekarang Komisi. Kemudian ada yang masih mau minta waktu lagi mempelajari," ungkapnya.
Kendari demikian, Politikus Partai Golkar ini mengaku tidak ingin memaksakan RUU Pertanahan disahkan pada pekan depan. Menurutnya, jika para fraksi tidak setuju maka tidak perlu disahkan pekan depan.
"Rencananya begitu, tapi kalau masih belum ada kesepahaman ya sudah kita enggak usah," ucapnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan dapat segera diselesaikan sebelum masa jabatan pemerintahan ini berakhir. RUU ini menjadi penting untuk membenahi segala bidang persoalan tanah yang ada.
Wapres JK mengatakan, RUU ini nantinya akan menggantikan posisi Undang-Undang Pokok Agraria yang dibuat pada 1990 tahun lalu. Sebab, UU yang lama sudah tidak relevan di tengah perkembangan zaman saat ini. "Kita berusaha (disahkan dalam periode ini) Karena ini, jangan lupa, Undang-Undang inisiatif DPR. Itu sejak tiga tahun lalu," kata Wapres JK.
Baca juga:
VIDEO: 4 Poin Hasil Audiensi DPR dan Mahasiswa Terkait Aksi Tolak Revisi Sejumlah UU
Mahasiswa Ancam Demo Lebih Besar Jika RKUHP Disahkan DPR
Ada Aksi Tolak Revisi RKUHP-UU KPK , Arus Lalin Depan Gedung Parlemen Dialihkan
Ada Coretan di Tembok DPR Lokasi Mahasiswa Demo Tolak Revisi UU KPK
Gerindra Rombak Komposisi Kader di Pansus Pemindahan Ibu Kota
Ini Kesepakatan Hasil Audiensi DPR dan Mahasiswa Demo Tolak RUU KPK dan KUHP