DPR Usul Bantuan Tunai Covid-19 Ditransfer ke Pemda, Bukan ke Penerima
Masyarakat akan sulit membuka rekening di bank atau mengambil di kantor pos. Apalagi di tengah pandemi corona yang membutuhkan jaga jarak.
Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengusulkan modifikasi penyaluran bantuan sosial maupun bantuan langsung tunai (BLT) di tengah pandemi Covid-19. Yandri mengusulkan, bantuan berupa tunai sebaiknya langsung ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota agar memudahkan penyaluran ke masyarakat.
Dia menilai, jika transfer langsung ke rekening penerima akan sulit di tengah situasi yang tidak normal. Masyarakat akan sulit membuka rekening di bank atau mengambil di kantor pos. Apalagi di tengah pandemi corona yang membutuhkan jaga jarak.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Kapan Angelina Sondakh menjadi anggota DPR? Setelah itu, ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan berhasil terpilih menjadi Anggota DPR RI selama dua periode berturut-turut, yaitu periode 2004–2009 dan 2009–2014, melalui Partai Demokrat.
-
Mengapa DPR memiliki hak angket? Tujuan dari hak angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah. Dengan adanya hak angket, DPR dapat memastikan bahwa kebijakan pemerintah yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana DPR menggunakan hak angket? DPR memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan, memanggil saksi, dan mengumpulkan bukti terkait hal yang menjadi objek hak angket.
"Saya kira perlu ada modifikasi misalkan apa yang dikeluhkan kepala daerah itu kalau Bansos, BLT itu susah sampai secara cepat dan tepat karena terlalu panjang birokrasinya, perlu dievaluasi," kata Yandri saat dihubungi, Selasa (28/4).
Yandri mencontoh, pemerintah pusat bisa melakukan transfer ke kabupaten/kota. Sehingga, tinggal Bupati atau Wali Kota yang mencairkan dana tersebut untuk distribusikan ke kecamatan. Dari kecamatan dapat dialirkan lagi ke kepala daerah, kelurahan hingga RT/RW.
Dia menegaskan, tinggal memperketat administrasinya untuk mencegah penyalahgunaan. Yandri menyarankan bisa dilibatkan aparat penegak hukum untuk menjamin dana tersebut tepat sasaran.
"Misalkan tinggal siapa yang menerima, perlu tanda tangan penerima, perlu ada dokumentasi lain, perlu ada yang menyaksikan, mungkin pihak kepolisian dilibatkan, kejaksaan, atau aparat hukum yang lain, seperti badan pengawas desa," kata politikus PAN.
Pemda Data Masyarakat
Sementara, pemerintah daerah bisa mendata masyarakat yang belum menerima. Masyarakat berhak juga dapat melapor jika tak menerima bantuan tersebut.
"Kalau masyarakat gak mendapatkan bisa lapor bisa di-upload di medsos bisa berteriak, sekarang kan bisa kelihatan semua. Jadi jangan sampai birokrasi yang kaku bisa menghambat sasaran utamanya," ucapnya.
Menurut Yandri cara ini jitu di tengah perlu cepat penyaluran bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi corona. Dia yakin cara tersebut dapat diterapkan oleh pemerintah pusat.
"Sebenarnya bisa daripada kita selama ini mereka sudah teriak, makan enggak bisa ditunda, kebutuhan pokok enggak bisa digeser hari ini butuhnya bulan depan, kan enggak bisa begitu," ucapnya.
(mdk/eko)