DPR Usulkan ke AIPA Bentuk Satuan Tugas Bantu Demokratisasi di Myanmar

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengusulkan Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) membentuk satuan tugas untuk membantu proses demokratisasi Myanmar, yang kini pemerintahannya tengah dikuasai militer atau junta militer.

"Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi junta militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen (Myanmar)," kata Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta dilansir Antara, Kamis (13/6).

Menurut dia, satuan tugas ini sangat dibutuhkan karena parlemen memiliki kekuatan diplomasi yang lebih lentur dan fleksibel. Sehingga pemerintah juga diminta tetap melakukan hal yang sama secara beriringan dengan cara diplomasi.

Dia mengatakan telah menghadiri Forum AIPA (Asean Inter-Parliamentary Assembly) Caucus di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Menurut dia, ada beberapa hal yang dibahas salah satunya resolusi tentang Myanmar.

Dalam forum tersebut, menurut dia, hanya sembilan negara dari 10 negara di ASEAN yang hadir dalam forum tersebut.

Dia mengatakan perwakilan Myanmar yang tidak hadir karena masih mengalami proses menuju demokrasi, di mana Junta Militer sedang berkuasa di negara tersebut.

Dia menjelaskan, berbagai resolusi telah diimplementasikan di berbagai negara dan Indonesia salah satu negara yang telah melakukan 85 persen implementnsi dari resolusi itu.

“Artinya, kita termasuk sudah yang cukup baik untuk implementasikan resolusi yang diadopt AIPA,” ujar Anggota Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk Pembangunan Keberlanjutan ini.

Namun, Putu mengungkapkan masih ada beberapa isu lain yang belum terimplementasikan. Padahal secara khusus, AIPA telah mengeluarkan satu resolusi berhubungan Myanmar. Saat ini, Myanmar di Forum Asean dan AIPA tidak dihadirkan, secara khusus masih tidak diundang.

Oleh karena itu, Putu menilai parlemen negara-negara di ASEAN bisa ikut mengakselerasi untuk tercapainya perdamaian di Myanmar agar nilai-nilai demokrasi bisa hadir di Myanmar.

Dia berharap Myanmar bisa mengalami perdamaian dan parlemen negara tersebut kembali turut jadi bagian dalam pertemuan di tingkat ASEAN dan AIPA.

“AIPA harus bergerak lebih konkret dan kita usulkan ada task force. Usulan itu bisa dalam bentuk task force agar bisa dibentuk dan bekerja secara khusus untuk mendampingi, bahkan hadir dan membantu mediasi junta militer dengan pihak secara khusus CRPH atau parlemen, yang sudah dipilih rakyat dulu yang resmi yang sekarang dalam pengasingan,” jelas dia.

Menurut dia, DPR RI selalu melakukan pertemuan dengan CRPH untuk bisa terus mediasi membantu Myanmar dalam proses demokratisasi di negara itu.

Dia mengatakan topik tersebut juga akan dibawa ke Forum Ekskom dalam pertemuan di Laos pada Oktober 2024.

Indonesia akan hadir untuk memberikan keyakinan bahwa selanjutnya harus ada langkah konkret dengan membentuk task force yang diputuskan dalam pertemuan AIPA di Laos nanti.

“Di sana akan diputuskan dan memang sebagai satu langkah aksi dorongan untuk AIPA, dan Indonesia ambil inisiatif yang sangat konkret dan strategis, kita ingin lebih proaktif dalam beri masukan dan dorong keputusan ini,” kata dia.

merdeka.com

Selain proses demokrasi, dia juga menyoroti terkait isu hak asasi manusia serta nasib para pengungsi. Nantinya dia pun bakal mendorong task force untuk bisa mengawal isu-isu tersebut secara komprehensif.

"Sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat yang memang di Myanmar dalam kondisi cukup berat bagi pengungsi,” katanya.