Dua kali Komjen Budi Gunawan bikin luluh DPR
DPR pun tak mempermasalahkan Budi dulu pernah menyandang status tersangka.
Wakapolri Komjen Budi Gunawan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Budi pun menjalani uji kepatuhan dan kelayakan di DPR.
Dalam kesempatan itu, mantan Kalemdikpol itu pun memaparkan visi dan misinya jika memimpin BIN. Budi menjelaskan dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan terhadap ancaman yang mungkin timbul dan mengancam keamanan nasional diperlukan peningkatan kapasitas personel, teknologi, sistem manajemen, SOP dan budaya organisasi.
"Langkah optimalisasi dilakukan terhadap peran dan kemampuan BIN baik secara lembaga maupun personel agar dapat menjalankan perannya secara profesional, objektif dan berintegritas guna mendukung sistem keamanan nasional," kata BG di ruang rapat Komisi I DPR.
Budi menjalani uji kepatutan dan kelayakan selama hampir tiga jam. Saat penyampaian visi digelar secara terbuka. Namun, ia tak berkenan saat penyampaian misi dilakukan secara terbuka.
Setelah tes selesai, Komisi I pun menggelar rapat. Hasilnya, Komisi I memutuskan Budi Gunawan layak diangkat menjadi Kepala BIN yang baru menggantikan Sutiyoso.
"Rapat internal Komisi I DPR memutuskan memberikan pertimbangan, saudara Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan Sutiyoso," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari.
Keputusan tersebut diambil setelah Komisi I DPR mendengarkan pemaparan visi dan misi yang disampaikan oleh Budi Gunawan dalam uji kepatutan dan kelayakan. Keputusan juga diambil setelah sepuluh fraksi di Komisi I DPR memberikan pandangannya terhadap pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.
Meski demikian, Politikus PKS itu tidak menjelaskan secara gamblang alasan memberikan pertimbangan terhadap pencalonan Budi Gunawan sebagai pimpinan lembaga telik sandi.
"Ada pertimbangan rapat yang tidak bisa disampaikan," katanya.
Uji kepatuhan dan kelayakan Budi Gunawan di DPR bukan kali ini. Dulu, Budi pernah tes sebagai calon Kapolri.
Pada 2015 silam, Budi Gunawan menjalani tes calon Kapolri meski menyandang status tersangka dugaan rekening gendut. Budi Gunawan kala itu datang mengenakan seragam polisi lengkap. Budi Gunawan selanjutnya memasuki ruang sidang dan mengikuti fit and proper test.
Dalam kesempatan itu, Budi Gunawan menjelaskan terkait kasus rekening gendut yang menjeratnya. Di hadapan anggota Komisi III, Budi membantah kalau dirinya mempunyai rekening yang fantastis.
"Saya prihatin," katanya.
Komisi III DPR pun terkesan sangat memudahkan jalan bagi Komjen Budi Gunawan (BG) saat fit and proper calon Kapolri. Padahal saat itu Komjen BG sudah ditetapkan tersangka oleh KPK. Partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang biasanya kritis dan tidak jarang juga mengecam kebijakan Jokowi, namun untuk kali ini soal pencalonan BG saat fit and proper test terlihat kompak mendukung dan meloloskannya.
Budi pun melakukan perlawanan dengan praperadilan dan diputuskan status tersangka tidak sah. Padahal praperadilan bukan untuk pembatalan status tersangka. Hukum pun ditabrak. Polemik berkepanjangan pun terjadi antara KPK dan Polri.
Namun, Presiden Joko Widodo akhirnya bersikap soal polemik pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri. Dalam jumpa persennya selama lebih kurang 5 menit, Jokowi, sapaannya, memutuskan membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Kini, saat tes kepala BIN, DPR pun tak mempermasalahkan Budi dulu pernah menyandang status tersangka.
Baca juga:
DPR tak masalah BG pernah jadi tersangka dugaan rekening gendut
Disetujui jadi Kepala BIN, Komjen BG berterimakasih ke DPR & Jokowi
Budi Gunawan siap jadi 'mata dan telinga' Presiden Jokowi
Budi Gunawan janji bawa BIN netral, bekerja tak sesuai pesanan
Anggota Komisi I: Visi dan misi Budi Gunawan sesuai harapan DPR
-
Siapa yang mengatakan bahwa Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? "Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu," kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
-
Kapan Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI bersama BPS berlangsung? “Karena hal ini merupakan kebutuhan yang mendukung kinerja BPS untuk menjalankan tugas dalam menyediakan basis data kependudukan, hingga menjalankan program-program strategis, seperti Registrasi Sosial Ekonomi, hingga Sensus pertanian,” urai Puteri dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XI bersama BPS pada Selasa (5/9).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kenapa Buleng digemari? Warga menyukai Buleng lantaran penampilannya yang menyenangkan, dengan suguhan musik tradisional Betawi, Gambang Kromong.
-
Kapan Alimin bin Prawirodirjo lahir? Lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1889, pria yang kerap disapa Alimin ini terlahir dari kalangan keluarga miskin.