Duduk Perkara Kasus Suap Pejabat DJKA Seret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Kasus berawal dari operasi tangkat tangan pejabat DJKA tahun lalu
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Pemanggilan terkait kasus suap pejabat Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
- Datangi KPK Jelang Diperiksa Kasus Dugaan Korupsi DJKA, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Singgung Ketetapan Hati
- Diperiksa KPK Kasus DJKA, Wasekjen PDIP Sebut Nama Budi Karya dan Erick Thohir
- Penjelasan KPK soal Panggil Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Usut Kasus Suap DJKA
- Reaksi KPK soal Kubu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Minta Ganti Penyidik
Belum diketahui kaitan Hasto dengan kasus tersebut, namun Juru bicara (Jubir) KPK Tessa Mahardhika mengatakan Hasto masih berstatus saksi.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih atas nama Hasto Kristiyanto. Sesuai data administrasi kependudukan atau adminduk pekerjaan Hasto tertera sebagai konsultan," kata Tessa dalam keterangannya, Jumat (19/7).
Kasus ini berawal dari Operasi Tangjap Tangan (OTT) KPK pada April 2023 lalu. Yakni, OTT pejabat DJKA Harno Trimadi atas dugaan suap Rp1,2 miliar yang digunakan untuk Tunjangan Hari Raya (THR).
Sepuluh orang ditetapkan sebagai tersangka pemberian suap proyek pembangunan dan pemeliharaan rel di Sumatera, Jawa dan Sulawesi tahun anggaran 2018-2022.
Enam di antaranya merupakan pemberi suap, yang lainnya penerima.
Uang suap THR diberikan oleh Direktur PT Kereta Api Manajemen Properti bersama dengan Parjono selaku VP proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Sedangkan, penerima suap adalah Harno bersama dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenhub, Fadliansyah.
Aliran duit suap mengalir dalam kurun waktu Juni-Desember 2022 dan 11 April 2023.
Total duit suap terkait empat proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api sebesar Rp14,5 miliar.
Empat proyek itu meliputi, pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian, empat proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampengan Cianjur Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Sementara itu, sepuluh orang tersangka yakni:
Penerima suap:
Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan.
Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya; PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.
Pemberi suap:
Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), DIon Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.