Edward Omar Sharif Hiariej, Profesor Hukum yang Dipercaya Prabowo Jadi Wakil Menteri Hukum
Di usia 37 tahun, Eddy telah berhasil meraih gelar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada (UGM).
Presiden Prabowo menunjuk Edward Omar Sharif Hiariej atau yang akrab disapa Eddy sebagai Wakil Menteri Hukum. Sebelumnya, Eddy pernah menjabat posisi yang sama di kabinet Presiden Jokowi.
Berikut profil Wamenkumham Eddy:
- Nadiem Makarim Tunjuk Chatarina Muliana Girsang Jadi Plt Rektor UNS
- Firli Ajukan 3 Profesor Hukum Sebagai Saksi Meringankan di Kasus Pemerasan SYL
- Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Cabut Gugatan Praperadilan
- Lulus S3 dan Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum, Intip Potret Lawas Brigjen Hengki Haryadi Jalani Masa Pendidikan
Sebagai sosok yang dikenal luas di kalangan hukum, kiprah Eddy menunjukkan bahwa kehebatan akademiknya tidak diragukan lagi. Pria kelahiran Maluku pada 10 April 1973 ini sudah lama membangun karir sebagai akademisi.
Di usia 37 tahun, Eddy telah berhasil meraih gelar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada (UGM). Sebuah pencapaian besar yang membuatnya dikenal sebagai salah satu profesor termuda di kampus tersebut.
Sejak 1999, Eddy bekerja sebagai dosen di UGM, almamaternya, dan sejak itu, perannya terus melejit. Namanya mulai semakin dikenal ketika ia dipercaya menjadi saksi ahli dalam kasus besar, seperti sengketa hasil Pilpres 2019 yang melibatkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Sebelumnya, Eddy juga terlibat sebagai saksi dalam kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2017. Di tahun 2020, kemudian Eddy ditunjuk sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM oleh Presiden Jokowi.
Selain itu, Eddy pernah getol mengkritik pengesahan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu,l. Akan tetapi saat sudah masuk ke pemerintahan, Eddy justru mendukung undang-undang tersebut.
Dalam perjalanan kariernya, Eddy sudah menerbitkan sejumlah buku, di antaranya, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana (2009), Pengantar Hukum Pidana Internasional (2009), Pengadilan Atas beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM (2010), Teori dan Hukum Pembuktian (2012), Hukum Acara Pidana (2015), dan Prinsip-prinsip Hukum Pidana (2016).
Reporter Magang: Nadya Nur Aulia