Fadli Zon desak 203 anggota DPR segera lapor LHKPN ke KPK
Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih menyebut 60 persen anggota DPR belum melaporkan LHKPN ke KPK.
Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melaporkan 60 persen dari 560 anggota DPR belum mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR meminta sebanyak 203 anggota dewan itu segera melaporkan LHKPN ke KPK.
"Saya kira itu mestinya kita imbau untuk melaporkan. Karena itu merupakan suatu kewajiban," kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/3).
Politisi Gerindra ini menjelaskan bahwa dirinya sudah menyerahkan LHKPN akhir tahun lalu. "Saya sudah melaporkan dari Desember 2014. Saya sudah melaporkan. Saya ada kok tanda terima dan semua ada. Saya sudah laporkan," tuturnya.
Menurut Fadli, bagi anggota dewan tak perlu susah-susah melaporkan LHKPN. Sebab bisa mengutus stafnya.
"Cuma kan melaporkan itu tidak perlu kita datang ke KPK, saya waktu itu cuma mengirim staf kok. Dapat tanda terima," ujarnya.
Fadli juga geram karena dianggap belum mengisi laporan LHKPN. Sempat dikabarkan bahwa Fadli menjadi bagian dari 203 anggota dewan yang belum ada LHKPN di KPK.
"Saya tidak tahu kalau seumpama saya tidak ada kenapa tidak dimasukkan, laporan saya jelas ada, ada tanda terimanya. Fotokopinya saya juga punya," pungkasnya.
Baca juga:
Politisi NasDem nilai Komisi III tak ada alasan panggil Ahok
Sebut Komisi III belagu, DPR bisa paksa panggil Ahok
Politisi PDIP sindir Ahok: Kita dibilang belagu, baru nih kayak gini
Politikus Gerindra geram disebut 'belagu panggil-panggil' oleh Ahok
Impor daging sapi India bermasalah, DPR minta KPK awasi Bea Cukai
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa yang dilakukan Menpora Dito untuk mendorong LPDUK? Saya juga akan mendorong LPDUK bertransformasi menjadi lembaga yang progresif dan dapat mendorong ekosistem industri olahraga di Indonesia," ujar Menpora Dito. "Kita akan mendorong LPDUK dapat menghimpun lebih banyak dan luas dana dari sponsor demi tercapainya kemandirian olahraga," ujar Dito menambahkan.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
-
Bagaimana Dahlan Djambek terlibat dalam PRRI? Pembentukan PRRI di Sumatera Barat karena tidak puas dengan kinerja pemerintah Orde Lama.Dahlan bergabung dengan PRRI bersama tokoh-tokoh besar lainnya seperti Syafruddin Prawiranegara, Soemitro Djojohadikoesoemo, Ahmad Husein, dan Maludin Simbolon.
-
Kapan LPDUK didirikan? LPDUK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah Kemenpora yang didirikan pada tahun 2017 dalam rangka persiapan menghadapi Asian Games dan Asian Para Games 2018.