Firli Sebut Stranas PK Jadi Modal Menatap Masa Depan Bebas dari Korupsi
Dia meminta, Stranas PK 2021-2022 sebagai landasan bekerja bagi semua pihak, termasuk instansinya. Harapannya, Stranas PK 2021-2022 tidak hanya sebagai dokumen tapi dapat diimplementasi untuk mendukung program pencegahan korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menilai, peluncuran strategi nasional pencegahan korupsi atau Stranas PK tahun 2021-2022 menjadi modal ke depan kerja instansinya. Dia percaya, dengan Stranas PK maka Indonesia bisa semakin dekat dengan masa depan negara yang bebas korupsi.
"Ini menjadi modal bekerja ke depan, menatap masa depan bebas dari korupsi," kata Firli dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pencegahan Korupsi 2021-2022 secara daring, Selasa (13/4).
-
Bagaimana Firli Bahuri bisa menjadi Ketua KPK? Seperti diketahui, Firli terpilih secara aklamasi sebagai ketua KPK oleh Komisi III DPR pada 2019 lalu.
-
Kenapa KPK dianggap tidak etis memberikan bantuan hukum kepada Firli Bahuri? Menurut Alex, tak etis lembaga antikorupsi memberi bantuan hukum terhadap tersangka korupsi."Bantuan hukum kemarin sudah kami sampaikan bahwa KPK tidak memberikan bantuan hukum, tetapi kami akan menfasilitasi kalau terkait dengan permintaan dokumen-dokumen," kata Alex. "Kalau perkara yang menyangkut korupsi itu, ya tentu tidak etis juga sebagai lembaga penegak pemberantasan korupsi membela dari tersangka korupsi. Jadi waktu itu disimpulkan seperti itu," Alex menambahkan.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Siapa yang menggantikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK sementara? Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara Nawawi Pomolango berpose sesaat sebelum memberi keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/11/2023). Sebelumnya Presiden Joko Widodo, melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara.
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
Dia meminta, Stranas PK 2021-2022 sebagai landasan bekerja bagi semua pihak, termasuk instansinya. Harapannya, Stranas PK 2021-2022 tidak hanya sebagai dokumen tapi dapat diimplementasi untuk mendukung program pencegahan korupsi.
"Stranas PK 2021 - 2022 kita akan jadikan sebagai landasan bekerja, para gubernur diminta untuk segera melaksanakan program Stranas PK, baik itu perizinan dan tata niaga, tata kelola keuangan negara, reformasi birokrasi dan penegakan hukum agar tidak lagi terjadi praktik korupsi," jelasnya.
Firli menyatakan, Stranas PK adalah tugas bersama setiap masyarakat. Tujuannya, untuk mendukung impian Indonesia sebagai negara bebas korupsi.
"Mari bersama menjauhi praktik dan perilaku korupsi sehingga mimpi kita nkri bebas korupsi bisa terimplementasi," tutupnya.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Menko Luhut: OTT Tak Jadikan Orang Kapok, Pencegahan Korupsi Lebih Penting
Ketua KPK Minta Izin ke Luhut Kelola Jalur Logistik Pelabuhan
KPK Panggil 7 Saksi Dalami Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida Yogya
Menko Luhut: Hasil OTT Tidak Seperti yang Diharapkan, Tak Buat Orang Kapok
Firli: 1.552 Orang Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK