Formappi: DPD tidak ada alasan cukup untuk dipertahankan

Lucius berpendapat, konflik yang baru-baru ini terjadi menambah daftar buruknya kinerja lembaga wakil rakyat tersebut.

2017-04-08 15:47:00

DPD

Forum Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak layak untuk dipertahankan jika kinerjanya tidak kunjung membaik.

Lucius berpendapat, konflik yang baru-baru ini terjadi menambah daftar buruknya kinerja lembaga wakil rakyat tersebut.

"Saya kira kondisi real kalau kita lihat dengan adanya konflik ini lalu kinerja mereka yang juga tidak menjadi semakin baik saya kira sih tidak ada alasan yang cukup untuk mempertahankan, dengan kata lain cukup untuk dibubarkan," kata Lucius, di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/4).

Namun, Lucius menjelaskan bahwa sebetulnya orang-orang yang ada di dalam lembaga tersebut yang harusnya dibubarkan, bukan lembaganya.

"Kalau orang yang merusak sebuah lembaga, lembaganya jangan dibubarkan, orangnya yang dibereskan," ujar Lucius.

Saat ini, kata Lucius, DPD harus didorong agar menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan rakyat, bukan malah diisi oleh orang-orang yang ingin berebut kekuasaan.

Lucius menambahkan, DPD sebagai sebuah lembaga pemerintahan sangat dibutuhkan oleh rakyat. Akan tetapi, perilaku orang-orang yang ada di dalamnya tidak mencerminkan hal yang seharusnya.

"Dengan sumbangsih orang orang yang ada sekarang ini membuat kita merasa punya alasan untuk menyerukan pembubaran DPD itu walaupun kita tau sebagai kelembagaan DPD itu mestinya tetap diperlukan. Tapi, orang-orang ini yang bikin kita merasa kalau tidak ada aturan tegas terkait dengan anggotanya, tidak perlu dipertahankan lembaga ini," tandas Lucius.

Orang lain juga bertanya?

(mdk/hrs)

DKPP Dibanjiri Aduan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu, Ada Terlibat Asusila hingga Terjerat Pinjol

Pelanggaran penyelenggara Pemilu itu terjadi saat non tahanan masa Pemilu dan Pilkada.

Penyelenggara Pemilu 1 tahun yang lalu

PDIP Tak Persoalkan Jumlah Komisi di DPR Bertambah

Jumlah komisi di DPR RI kemungkinan akan bertambah dari 11 menjadi 13 pada periode 2024-2029 ini.

Berita Said Abdullah 1 tahun yang lalu

Prosedur Laporan ke Polisi Dikeluhkan Korban KDRT

Kondisi A sempat lumayan parah sehingga tidak bisa bangun selama dua hingga tiga hari.

KDRT 1 tahun yang lalu

Prosedur Laporan ke Polisi Dikeluhkan Korban KDRT

Kondisi A sempat lumayan parah sehingga tidak bisa bangun selama dua hingga tiga hari.

KDRT 1 tahun yang lalu

DKPP Terima 687 Pengaduan di Tahun 2024, 66 Penyelenggara Pemilu Diberhentikan

66 penyelenggara Pemilu terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sepanjang tahun 2024.

dkpp 1 tahun yang lalu

DKPP Terima 568 Aduan terkait Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaran Pemilu, Paling Banyak di Sumut

Jumlah ini meningkat tajam dibandingkan tahun lalu hanya 300-an kasus.

dkpp 1 tahun yang lalu

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat

DPR Minta Pemerintah Akui Kesalahan: Tanggung Jawab pada Masyarakat.

berita video 1 tahun yang lalu

DPS Pemilu adalah Daftar Pemilih dari Pemutakhiran Data Pemilih, Begini Penjelasannya

DPS adalah singkatan dari Daftar Pemilih Sementara. Karena statusnya masih bersifat sementara, data-data tersebut masih akan diperbaharui.

Pemilu2024 1 tahun yang lalu

Sempat Memanas, Paripurna DPD RI Sahkan Tata Tertib Baru

Sidang tersebut sempat memanas karena sebuah pengambilan keputusan bersifat dinamis.

DPD 1 tahun yang lalu

DPR Beberkan Masalah-Masalah IKN yang Bikin Sulit Tarik Minat Investor

DPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru

DPR 1 tahun yang lalu

125.000 Pemilih di Cianjur Bakal Adukan KPUD ke DKPP Buntut Tak Terima Formulir C6

Pelanggaran-pelanggaran di atas juga sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan akan ditindaklanjuti.

pilkada serentak 1 tahun yang lalu

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir Kepada Anggota Bawaslu RI

Anggota Bawaslu RI Puadi terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP)

dkpp 1 tahun yang lalu

PDIP Hitung Kekuatan Parpol Lain untuk Gulirkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Basarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.

PDIP 1 tahun yang lalu