FOTO: Komisioner BP Tapera Blak-blakan Pilih Rusun Ketimbang Rumah Tapak, Ini Alasannya
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkap spesifikasi rumah yang akan diperoleh peserta Tapera.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkap spesifikasi rumah yang akan diperoleh peserta Tapera.
FOTO: Komisioner BP Tapera Blak-blakan Pilih Rusun Ketimbang Rumah Tapak, Ini Alasannya
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho (kedua kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu (5/6/2024). Dalam momen tersebut, Heru mengungkap spesifikasi rumah yang akan diperoleh peserta Tapera. Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar
Heru mengatakan, program Tapera akan fokus membangun hunian berkonsep vertikal atau rumah susun bagi peserta program Tapera ketimbang rumah tapak. Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar
Menurutnya, rumah susun dipilih lantaran harga tanah yang lebih terjangkau ketimbang rumah tapak. Dengan kata lain, pihaknya saat kesulitan untuk mewujudkan rumah tapak.
"Tantangan kami saat ini untuk rumah tapak adalah ketersediaan lokasi," kata Heru. Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar
-
Mengapa pemerintah membuat Tapera? Dengan adanya Tapera, pemerintah berharap dapat membantu para pekerja agar dapat memiliki rumah pribadi.
-
Apa saja jenis investasi yang digunakan BP Tapera untuk dana peserta? Dengan demikian, BP Tapera hanya akan melakukan pemupukan dana peserta pada instrumen-instrumen investasi yang aman. Seperti obligasi, surat utang negara, deposito, dan instrumen lainnya yang bersifat fixed income.
-
Apa tujuan utama dari program Tapera? Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
-
Kenapa para buruh menolak program Tapera? Penolakan atas kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) secara masif dilakukan di berbagai tempat. Penolakan itu juga dilakukan di Semarang. Pada Kamis (6/6), sejumlah buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jateng. Mereka menolak Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera. Bagi para buruh, adanya Tapera sangat memberatkan mereka. Di sisi lain, hasil penghimpunan dana dinilai tidak akan cukup untuk membeli rumah. Selain itu pengawasan pemerintah terhadap program Tapera juga dinilai lemah.
-
Siapa yang terdampak dari program Tapera? Mengutip ANTARA, terlepas dari berbagai manfaat yang ditawarkan Tapera, kebijakan tersebut dinilai masih perlu dikaji ulang dengan melibatkan masyarakat atau para pemangku kepentingan yang terdampak.
-
Siapa saja yang bisa ikut Tapera? Program ini dirancang untuk membantu pekerja mendapatkan akses yang lebih mudah dan terjangkau ke perumahan.
Untuk itu, pihaknya akan lebih meyakinkan masyarakat untuk dapat tinggal di rumah susun. Diakuinya saat ini membiasakan masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal masih menjadi kendala besar pemerintah maupun pengembang properti. Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar
"Makanya ke depan mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga jadi tantangan karena kredit KPR maupun Tapera itu juga kita gunakan untuk membiayai rumah vertikal atau rumah susun, bukan hanya rumah tapak," bebernya. Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (DJPI) Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna menambahkan bahwa lokasi rumah bagi penerima Tapera akan diupayakan berada sekitar 1 jam dari lokasi kerja. Jarak ini untuk memudahkan mobilitas penerima manfaat Tapera. Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar
Herry melanjutkan bahwa pemilihan lokasi rumah untuk Tapera yang berjarak hanya sekitar 1 jam dari lokasi kerja mempertimbangkan tren urbanisasi. Di mana, mayoritas tempat bekerja saat ini berada di wilayah perkotaan. Foto: Liputan6.com/Angga Yuniar