KIP Sesalkan Pernyataan Anak Buah Jokowi yang Tak Mampu Jawab Pertanyaan Publik Terkait Iuran Tapera
Pernyataan yang dilontarkan itu pun akan memberikan efek negatif kepada masyarakat terkait pengelolaan dana Tapera ke depannya.
Ketidakselarasan antara kebijakan Tapera dengan kebijakan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah yang dapat membingungkan.
KIP Sesalkan Pernyataan Anak Buah Jokowi yang Tak Mampu Jawab Pertanyaan Publik Terkait Iuran Tapera
Komisoner Komisi Informasi Pusat (KIP), Rospita Vici Paulyn menyesalkan pernyataan salah satu menteri Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mampu untuk menjawab pertanyaan publik dengan baik terkait iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera).
"Salah seorang menteri ketika ditanya mengatakan belum tahu, itu kan juga menjadi persoalan. Padahal seharusnya di level menteri sudah clear. Siapapun yang ditanya, kementerian apapun yang ditanya terkait dengan diluncurkannya (Tapera) tapi kan harusnya sudah paham untuk menjelaskan kepada masyarakat," ucap Vici dalam press briefing, Jakarta, Rabu (5/6).
Menurut Vici, pernyataan yang dilontarkan itu pun akan memberikan efek negatif kepada masyarakat terkait pengelolaan dana Tapera ke depannya.
Sehingga hingga saat ini masyarakat pun masih banyak yang geram akan kebijakan baru yang memotong sebanyak 2,5 persen dari gaji perbulan yang mereka dapatkan.
Dia menyebut kurangnya pemahaman edukasi dan kesadaran terhadap informasi tentang manfaat dan persyaratan program Tapera dapat menyebabkan skeptisisme atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
"Beberapa orang mungkin tidak menyadari pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang melalui Tapera yang dapat menyebabkan kurangnya minat atau partisipasi dalam program tersebut," jelasnya.
Dia menyebut dengan tidak adanya kesesuaian atau kelonggaran dalam regulasi terkait Tapera dengan kebutuhan dan dinamika pasar perumahan dapat menyebabkan ketidakcocokan atau ketidakefektifan program tersebut.
Bahkan kemungkinan ada ketidakselarasan antara kebijakan Tapera dengan kebijakan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah yang dapat membingungkan atau bahkan bertentangan dengan tujuan program Tapera.
"Saya katakan antara kebijakan yang satu dan kebijakan yang lain kemudian tidak selaras. Hal itu dapat memberikan dampaknya memberatkan kepada masyarakat," tutup Vici.
