Ketidakselarasan antara kebijakan Tapera dengan kebijakan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah yang dapat membingungkan.
Komisoner Komisi Informasi Pusat (KIP), Rospita Vici Paulyn menyesalkan pernyataan salah satu menteri Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mampu untuk menjawab pertanyaan publik dengan baik terkait iuran tabungan perumahan rakyat (Tapera).
"Salah seorang menteri ketika ditanya mengatakan belum tahu, itu kan juga menjadi persoalan. Padahal seharusnya di level menteri sudah clear. Siapapun yang ditanya, kementerian apapun yang ditanya terkait dengan diluncurkannya (Tapera) tapi kan harusnya sudah paham untuk menjelaskan kepada masyarakat," ucap Vici dalam press briefing, Jakarta, Rabu (5/6).
Menurut Vici, pernyataan yang dilontarkan itu pun akan memberikan efek negatif kepada masyarakat terkait pengelolaan dana Tapera ke depannya.
Sehingga hingga saat ini masyarakat pun masih banyak yang geram akan kebijakan baru yang memotong sebanyak 2,5 persen dari gaji perbulan yang mereka dapatkan.
Dia menyebut kurangnya pemahaman edukasi dan kesadaran terhadap informasi tentang manfaat dan persyaratan program Tapera dapat menyebabkan skeptisisme atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap program tersebut.
"Beberapa orang mungkin tidak menyadari pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang melalui Tapera yang dapat menyebabkan kurangnya minat atau partisipasi dalam program tersebut," jelasnya.
Dia menyebut dengan tidak adanya kesesuaian atau kelonggaran dalam regulasi terkait Tapera dengan kebutuhan dan dinamika pasar perumahan dapat menyebabkan ketidakcocokan atau ketidakefektifan program tersebut.
Bahkan kemungkinan ada ketidakselarasan antara kebijakan Tapera dengan kebijakan lainnya, baik di tingkat nasional maupun daerah yang dapat membingungkan atau bahkan bertentangan dengan tujuan program Tapera.
"Saya katakan antara kebijakan yang satu dan kebijakan yang lain kemudian tidak selaras. Hal itu dapat memberikan dampaknya memberatkan kepada masyarakat," tutup Vici.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan saat ini masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya di ruang publik.
Baca Selengkapnya
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnya
Pemohon menilai kenaikkan itu berpengaruh pada netralitas terlebih anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak berpihak meskipun anaknya Gibran maju Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Untuk kementeriannya, AHY belum bisa menyimpulkan berapa banyak ASN yang akan dipindahkan ke IKN.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menerbitkan revisi penting mengenai penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Baca Selengkapnya
KIP menyayangkan pemerintah tidak melakukan sosialisasi Tapera secara masif terlebih dahulu kepada publik.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi