Simpanan Tapera Bisa Timbulkan Masalah Baru, Ini Buktinya

komisi informasi pusat

Simpanan Tapera Bisa Timbulkan Masalah Baru, Ini Buktinya

KIP menyayangkan pemerintah tidak melakukan sosialisasi Tapera secara masif terlebih dahulu kepada publik.

Kebijakan simpanan tabungan perumahan rakyat (Tapera) dianggap memicu masalah baru.

Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP), Rospita Vici Paulyn juga menyoroti cara pemerintah yang meneken aturan Tapera tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat.

Vici menyampaikan, skema simpanan Tapera cukup memberatkan bagi pekerja ataupun pemberi kerja.

Sebab, iuran yang dibebankan adalah sebesar 2,5 persen ditanggung pekerja dan 0,5 persen ditanggung pemberi kerja.

Vici mencontohkan rata-rata gaji pekerja di Indonesia Rp3 juta per bulan. Dari gaji Rp 3 juta per bulan yakni sebesar 2,5 persen untuk Tapera, adalah Rp75 ribu per bulan yang harus dikeluarkan oleh para pekerja.

"Kemudian dari pemberi kerja 0,5 persen adalah sebesar Rp15 ribu, sehingga iuran yang mereka akan bayarkan perbulannya Rp90 ribu per bulan," kata Vici dalam press briefing, Jakarta, Rabu (5/6).

Padahal, kata Vici mereka pun harus mengeluarkan pembiayaan untuk iuran BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan juga memberi manfaat subsidi dan memiliki pilihan untuk kredit pemilikan rumah (KPR).

Kamu sudah membaca beberapa halaman, Berikut rekomendasi
berita untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

"Tentu Tapera ini akan membuat ada tumpang tindih iuran, padahal bisa memilih salah satunya. Apakah perusahaannya mau? Ad tambahan beban pengeluaran jika jumlah karyawannya 1.000 orang lebih?," jelas Vici.

Dengan total iuran Rp90 ribu per bulan. Maka tabungan per tahunnya sebesar Rp1.080 juta. Kemudian 20 tahun ke depan Rp21,6 juta.

Vici pun mempertanyakan dengan tabungan yang hanya Rp21,6 juta ini jenis dan ukuran rumah seperti apa yang akan didapatkan oleh masing-masing pekerja tersebut.

"Jenis, ukuran dan harga rumah yang akan didapatkan apakah masih sama? Meski ditambah keuntungan? Apakah dana yang terkumpul sudah dihitung dan cukup untuk membeli rumah bagi para peserta?," tegasnya.

Sebagai informasi, Vici menyayangkan pemerintah tidak melakukan sosialisasi secara masif terlebih dahulu kepada publik.

Ia menyebut seharusnya ada sosialisasi terkait dasar atau pertimbangan, sehingga diambilnya kebijakan tersebut.

"Jadi seharusnya ada beberapa point yang disosialisasikan dengan jelas yaitu terkait peraturan, kebijakan keputusan dan proses-proses yang harus disampaikan kepada publik," ujar Vici.

Simpanan Tapera Bisa Timbulkan Masalah Baru, Ini Buktinya

6 Juni 2024 10:17

Artikel ini ditulis oleh

Editor Yunita Amalia

Topik Terkait

Reporter

Siti Ayu Rachma

Tapera KIP: BP Tapera Bisa Kena Sanksi Pidana Jika Tak Berikan Keterbukaan Informasi Terkait Prosedur Pemotongan Iuran

Masyarakat diminta tidak khawatir jika ada hambatan dari badan publik bukan hanya masalah Tapera,

Baca Selengkapnya

Tapera Gaduh Simpanan Tapera, Menko Airlangga: Perlu Dilihat Manfaatnya

Dua kementerian ini diminta aktif melakukan sosialisasi Tapera agar tidak menuai kecaman publik terus menerus.

Baca Selengkapnya

Tapera KIP Kritik Tapera, Sebut Pemerintah Tidak Transparan Pengelolaan Dana

Muncul pertanyaan proses pemerintah menyusun kebijakan mengenai simpanan Tapera hingga menimbulkan gaduh.

Baca Selengkapnya

Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.

SWIPE UP

Untuk melanjutkan membaca.

Tapera Alasan Pemerintah Bentuk Tapera: 9,9 Juta Masyarakat Belum Punya Rumah

Tapera diperluas dan diterapkan untuk pekerja mandiri dan swasta

Baca Selengkapnya

Tapera Ini Hitung-Hitungan Partai Buruh jika Program Tapera Diterapkan

Menurut Said, selain membebankan buruh dan rakyat, ada beberapa alasan mengapa program Tapera belum tepat dijalankan saat ini.

Baca Selengkapnya

Tapera Kementerian PUPR: Tapera untuk Bantu MBR dan Warga Kurang Mampu Miliki Rumah

Ketika peserta Tapera masuk masa pensiun kemudian uangnya mau diambil, maka peserta bisa mengambilnya karena Tapera sifatnya adalah tabungan.

Baca Selengkapnya

Tapera Info Terbaru: Penarikan Iuran Tapera Belum Tentu Diberlakukan 2024

Saat ini BP Tapera tengah berfokus membangun tata kelola bisnis yang baik, serta mendapatkan persetujuan dari kementerian/lembaga terkait.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amiin Iuran Tapera Potong Gaji Karyawan, Wapres: Nanti Bisa Diambil, Sebenarnya Ini Tabungan

Wapres sekali lagi meyakinkan bahwa dana masyarakat di Tapera aman dan nanti akan dikembalikan.

Baca Selengkapnya

Tapera KIP Sesalkan Pernyataan Anak Buah Jokowi yang Tak Mampu Jawab Pertanyaan Publik Terkait Iuran Tapera

Pernyataan yang dilontarkan itu pun akan memberikan efek negatif kepada masyarakat terkait pengelolaan dana Tapera ke depannya.

Baca Selengkapnya