FOTO: Menko Polkam Paparkan Gebrakan Desk Pencegahan Korupsi, Berhasil Selamatkan Uang Negara Rp6,7 Triliun
Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola berhasil membuat gebrakan sejak dibentuk pada 10 Oktober 2024 dengan hasil yang sangat memuaskan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan atau BG memimpin rapat Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan. Dia mengulas hasil pencapaian selama tiga bulan kerja atau sejak Oktober 2024 lalu.
“Dari hasil paparan capaian dan evaluasi, kita wajib memberikan apresiasi kepada Jaksa Agung dan jajaran yang telah bekerja keras untuk mewujudkan visi Asta Cita butir ke-7 Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi,” tutur Budi di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (2/1/2025).
- FOTO: Penampakan Deretan Barang Mewah Milik Koruptor Siap Dilelang KPK, Termahal Harganya Rp35 Miliar
- FOTO: Penampakan Barang-Barang Selundupan Bikin Rugi Negara Miliaran Rupiah
- FOTO: Penampakan Uang Rp12 Miliar Diamankan KPK dari Kasus Korupsi Berjemaah yang Seret Gubernur Kalsel
- FOTO: Kejagung dan BPKP Bongkar Kerugian Negara Akibat Korupsi Timah Capai Rp300 Triliun
Menurutnya, Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Tata Kelola berhasil membuat gebrakan sejak dibentuk pada 10 Oktober 2024 dengan hasil yang sangat memuaskan.
“Dari hasil rakor, dalam kurun waktu setelah dibentuknya desk sejak bulan 10 hingga saat ini lebih kurang 3 bulan, telah berhasil menyelamatkan kerugian negara lebih kurang Rp6,7 triliun,” jelas dia.
Selain itu, rapat juga membahas capaian dan strategi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meminimalkan kebocoran anggaran, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.
“Desk akan terus mendorong penggunaan teknologi digital Seperti e-katalog, kemudian e-government di seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah untuk mengurangi risiko-risiko atau peluang-peluang terjadinya korupsi,” ungkapnya.
Tidak ketinggalan, fokus utama dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara adalah pada sektor pemulihan aset.
“Hasil korupsi khususnya berada di luar negeri agar dana tersebut bisa kembali ke negara kita dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur nasional untuk kesejahteraan masyarakat,” Budi Gunawan menandaskan.