Ganjar Minta Kepada Desa di Jateng Siapkan Tempat Isolasi Khusus Pemudik
Dia mengungkapkan meski tidak setuju dengan pemerintah, pihaknya tidak bisa melarang pulang kampung bagi pemudik. Sebab, pemprov Jateng bersedia menanggung biaya hidup warga yang merantau di wilayah zona merah Covid-19 utamanya Jabodetabek.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memperketat pengawasan di daerah perbatasan bagi pemudik setelah pemerintah membolehkan masyarakat mudik di tengah wabah corona. Mesti tidak bisa melarang mudik, seluruh Kepala Desa wajib menyiapkan tempat isolasi khusus menampung para pemudik. Apabila ada yang menolak, maka TNI/Polri diminta mengambil tindakan tegas.
"Jadi wajib karantina mandiri bagi pemudik. Kalau menolak kami perintahkan TNI Polri untuk menindak tegas. Ini demi kesehatan bersama. Di lokasi sudah ada tim medis seperti bidan dokter dan perawat," kata Ganjar Pranowo, Sabtu (4/4).
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Apa yang terjadi pada kasus Covid-19 di Jakarta menjelang Nataru? Kasus Covid-19 meningkat di Ibu Kota menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
-
Kapan peningkatan kasus Covid-19 terjadi di Jakarta? Adapun kasus positif Covid-19 pada 27 November sampai 3 Desember mengalami kenaikan sebanyak 30 persen dibanding pekan sebelumnya, yaitu pada 20-26 November.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
Dia mengungkapkan meski tidak setuju dengan pemerintah, pihaknya tidak bisa melarang pulang kampung bagi pemudik. Sebab, pemprov Jateng bersedia menanggung biaya hidup warga yang merantau di wilayah zona merah Covid-19 utamanya Jabodetabek.
"Itu kan haknya mereka. Tetapi kami di sini melarang keras mudik, sudah didata ada sekitar 3 jutaan warga Jateng yang berada di Jabodetabek untuk kita tanggung biaya hidup," jelasnya.
Selain kepada pemudik, ia meminta seluruh Kepala Desa untuk mengamankan kelompok rentan yang terdampak dari penyebaran Covid-19.
"Para lansia dan penyandang disabilitas wajib diamankan dulu. Kalau perlu diisolasi dan tidak boleh bertemu dengan keluarga yang baru pulang dari perantauan," ungkapnya.
Sementara itu Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mengaku kebijakan pemerintah membolehkan mudik ini ketika kemudian diserahkan ke Pemda masing-masing menjadi pilihan sangat sulit untuk pemantauan.
"Intinya kita tidak bisa menahan gelombang pemudik. Kalau hanya dari daerah yang menahan gelombang pemudik, tapi dari daerah asal migrasi tidak terbendung, tentu akan sulit," kata Hendrar Prihadi.
Untuk menyiasati, kata Hendi harus ada sinkronisasi data antar pemerintah daerah untuk mengelola potensi gelombang pemudik, di tengah ancaman penyebaran virus Corona di Indonesia.
"Jadi kepada Pemda yang menjadi zona merah, terutama DKI Jakarta, untuk lebih aktif melakukan pendataan pemudik dari hulu. Agar kita tidak kerepotan, untuk mencocokkan data di hilirnya," ujarnya.
Baca juga:
Cegah Penyebaran Corona, Ganjar Perintahkan Seluruh Desa Sediakan Tempat Isolasi
Ganjar Siapkan Anggaran Tangani Dampak Virus Corona di Jawa Tengah
1,8 Juta Warga Jateng akan Mendapat Bansos Rp200 Ribu Selama 3 Bulan
Warga Banyumas Tolak Pemakaman Jenazah Pasien COVID-19, Begini Reaksi Ganjar Pranowo
Kocak, Ini 5 Pesan Soimah Terhadap Perantau yang Ingin Pulang Kampung Terkait Corona