Gugus Tugas Ingatkan Penyelenggara Pilkada Wajib Paham Zona Hijau dan Merah
Gugus Tugas menurut Doni telah merekomendasikan agar penyelenggaraan Pilkada benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta penyelenggaraan Pilkada 2020 benar-benar paham daerah mana yang masuk zona hijau, kuning dan merah covid-19. Hal tersebut menurut Doni penting untuk menghindari penyebaran virus corona.
"Mohon kiranya penyelenggara pilkada bisa mengetahui secara detil daerah mana saja yang zona hijau, kuning dan merah," kata Doni dalam dapat dengan Komisi II, Kamis (11/6/2020).
-
Siapa Doni Monardo? Doni Monardo adalah sosok perwira tinggi TNI yang lahir pada tanggal 7 Januari 1960. Ia merupakan sosok yang memiliki pengalaman yang luas dalam bidang penanggulangan bencana dan penanganan krisis.
-
Kapan Doni Monardo meninggal? Doni Monardo meninggal pada Minggu, (3/12) pukul 17.35 WIB.
-
Mengapa Doni Monardo diberi penghargaan oleh Presiden Jokowi? Atas kegigihannya menangani Covid, Jokowi memberikan penghargaan kepada Doni pada Maret 2023.
-
Apa jabatan terakhir Doni Monardo? Jabatan terakhir jenderal Doni adalah Panglima Komando Daerah Militer III/Siliwangi.
-
Kenapa Donita malas mandi? Donita males mandi, soalnya kulitnya sensitif banget sama air dingin. Kalau dia mandi pake air dingin, kulitnya bisa kebiru-biruan. Makanya, dia harus mandi pake air hangat dan luluran.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Berdasar data Gugus Tugas, terdapat 43 daerah yang tidak terdampak covid, 72 daerah risiko ringan, 99 daerah risiko sedang, dan 40 daerah risiko tinggi. "Data ini akan berkembang terus setiap minggu, besar harapan kami seluruh penyelenggara ikuti perkembangan yang ada," ujarnya.
Gugus Tugas menurut Doni telah merekomendasikan agar penyelenggaraan Pilkada benar-benar menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
"Covid-19 masih berlangsung dan tidak tahu sampai kapan, tetapi kita mempersiapkan diri dan antisipasi program yang masih harus dilakukan termasuk pilkada," ucapnya.
"Gugus Tugas merekomendasikan penyelenggaraan pilkada namun harus menaati protokol kesehatan. Semua kegiatan harus berdasarkan kajian yang dimulai dengan kegiatan prakondisi," tambahnya.
Doni mengingatkan tidak boleh ada pertemuan dengan jumlah besar seperti kampanye akbar secara langsung.
"Tidak dibenarkan pertemuan dalam jumlah besar. kalau toh akan dilakukan pertemuan tapi dengan skala terbatas itu harus dipastikan mendapat pengawasan ketat," ia menandaskan.
Baca juga:
Mendagri Minta KPU Rasionalisasi Anggaran Pilkada 2020
204 Daerah Butuh Tambahan Anggaran Pilkada Rp1,02 T saat Pandemi Covid-19
Mendagri Sebut 76 Daerah Tak Perlu Tambahan APBN & APBD buat Gelar Pilkada
Pengunduran Diri Purnomo di Pilkada Solo Ditolak, Gibran Serahkan ke DPC PDIP
Mahfud MD Yakin Ada Kepala Daerah Minta Pilkada Serentak Ditunda