Haedar Nashir: Muhammadiyah Secara Gentleman Kembalikan Izin Tambang jika Lebih Banyak Keburukan

Muhammadiyah mengumumkan menerima tawaran pemerintah untuk ikut mengelola pertambangan. Sikap Muhammadiyah ini disampaikan usai menggelar Konsolidasi Nasional di Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan Muhammadiyah telah membentuk Tim Pengelolaan Tambang untuk menindaklanjuti tawaran pemerintah. Tim ini diketuai oleh Muhadjir Efendy.

Haedar membeberkan nantinya saat mengelola tambang, tim akan membentuk badan usaha yang nantinya akan diisi oleh kader-kader Muhammadiyah yang berkompeten. Selain Muhammadiyah juga akan bekerjasama dengan lembaga yang berkompeten dalam pertambangan.

Meski demikian, Haedar menegaskan Muhammadiyah tidak ragu untuk mengembalikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah seandainya dalam mengelola pertambangan justru melahirkan banyak masalah sosial maupun masalah lingkungan.

"Apabila akhirnya menemukan pengelolaan tambang itu lebih banyak mafsadat-nya atau banyak keburukan untuk lingkungan sosial dan lingkungan hidup, Muhammadiyah secara gentleman akan mengembalikan IUP," tegas Haedar di UNISA, Minggu (28/7).

"Jadi ini poin penting bagi kami yang menjadi satu kesatuan agar publik tahu bahwa kita tidak asal menerima soal pengelolaan tambang ini. Tetapi kita juga menghargai political will pemerintah untuk menjadikan tambang lewat PP Nomor 25 sebagai usaha untuk kesejahteraan sosial lewat organisasi kemasyarakatan," sambung Haedar.

Haedar mengakui jika mengelola pertambangan merupakan hal baru bagi Muhammadiyah. Hal ini membuat Muhammadiyah tidak perlu ragu untuk belajar.

Meski demikian Haedar mengungkapkan di Muhammadiyah ada banyak kader yang bergerak ditambang, ada pula praktisi dari Muhammadiyah yang paham tambang. Selain itu Muhammadiyah juga punya ahli-ahli pertambangan dan praktisi lulusan perguruan tinggi Muhammadiyah yang ekspert di bidang pertambangan.

"Jadi semuanya bersetuju tapi mereka juga memberikan masukan-masukan tadi, yang menyangkut lingkungan hidup, yang menyangkut kesejahteraan masyarakat sekitar dan juga agar tetap bisa menjaga persatuan lingkungan sosial setempat. Jangan sampai usaha tambang menimbulkan disparitas dan konflik sosial," urai Haedar.

"Ini menjadi masukan penting agar bahwa usaha tambang maupun yang lain jangan dibayangkan yang serba positif menggembirakan apalagi serba duit dan Insya Allah kami jauh dari itu," tutup Haedar.