Hidayat Nur Wahid minta pemerintah bedakan kritik dan berita bohong
Hidayat menyarankan pemerintah membedakan kritik dengan berita hoax. Masyarakat sebagai pengguna media juga harus menyampaikan kritik dengan bukti dan data jelas yang tidak melanggar hukum.
Presiden Joko Widodo meminta Polri menindak tegas akun berita dan media sosial yang kedapatan menyebarkan berita bohong (hoax). Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah diminta melihat aspek hukum sebelum mengambil tindakan.
Hidayat menyarankan pemerintah membedakan kritik dengan berita hoax. Masyarakat sebagai pengguna media juga harus menyampaikan kritik dengan bukti dan data jelas yang tidak melanggar hukum.
"Pemerintah juga tidak dalam posisi sekadar bela diri atas kritik dari masyarakat. Kalau kritik itu pasti bukan hoax. Kritik itu komitmen atau kepedulian untuk menghadirkan yang lebih baik. Karenanya kritik harus berdasarkan data, bukti, dan disampaikan dengan cara-cara yang tidak langgar hukum," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/1).
"Menurut saya kedua belah pihak, baik itu masyarakat pengguna media sosial atau pemerintah, semua diikat satu kata, Indonesia adalah negara hukum. Karena itu semua harus berkomitmen untuk itu," sambungnya.
Hidayat pun menyayangkan media sosial justru digunakan untuk menyebarkan informasi bohong. Dia mengaku pernah menjadi korban bully dan fitnah di media sosial.
"Saya juga kadang jadi korban dari pem-bullyan, fitnah. Saya heran saja, justru di era dimudahkan sampaikan informasi, kenapa yang dimunculkan malah fitnah. Kenapa bukan informasi yang bermartabat, berkualitas, yang meningkatkan kualitas kita semuanya. Itu kan lebih bagus," jelasnya.
Masyarakat juga disarankan untuk menjaga ucapannya di jagat dunia maya. Sebaiknya pengguna media sosial lebih bijak menyebarkan informasi yang berkualitas ketimbang kabar-kabar bohong.
"Rekan-rekan medsos juga penting untuk lakukan kontrol di diri mereka. Kalau ada yang share berita bohong, hoax, bahasa kebun binatang, toilet, ya mereka harus melakukan sensor itu sendiri. Kita mestinya lebih unggul dari negara yang lain karena tidak utamakan fitnah, bohong, tapi berita yang hadirkan kinerja yang lebih baik, kualitas yang lebih unggul," pungkas Hidayat.
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Apa saja yang dibahas Jokowi dan Sri Sultan HB X? Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap isi pertemuannya dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X di Keraton Klien Yogyakarta, pada Minggu (28/1). Dia mengaku membahas soal kondisi politik nasional, termasuk ekonomi hingga geopolitik global. “Ya banyak (yang dibahas). Berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional," ujar Jokowi di Pasar Desa Bandongan, Magelang, Jawa Tengah, Senin (29/1).
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang Soeharto katakan tentang berita hoaks yang mengarah ke Tapos? Memberitakan dengan tujuan negatif, karena mereka tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dari Tapos ini," jelas Soeharto dikutip dari akun Instagram @jejaksoeharto. Karena memikirkan ini peternakan dari Presiden, padahal bukan peternakan Presiden, ini sebenarnya punya anak-anak saya yang saya mbonceng untuk mengadakan riset dan penelitian," kata Soeharto menambahkan.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Baca juga:
Ramai-ramai laporkan berita hoax lewat aplikasi
PKS sebut banyak kabar hoax karena pemerintah tak terbuka
Politisi Golkar sebut sudah tak zaman pemerintah beredel media
Sembilan situs dianggap penyebar berita hoax ini diblokir
Kapolri Tito sebut penyebar berita hoax kerap pakai tenaga robot