HNW: Pemerintah dan DPR Harus Melaksanakan Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Menurut HNW, sejak awal banyak pihak telah mengingatkan dan mengkritisi DPR dan pemerintah terkait proses formalitas UU itu. UU itu dikritisi karena tak sesuai dengan teknik dan aturan penyusunan peraturan perundang-undangan.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat. Namun dia juga mengkritisi putusan itu karena apabila MK menyatakan ada cacat formil, maka seluruh isi UU itu harusnya dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
"Yang mestinya ditaati Pemerintah dan DPR (para pembuat UU) sebagai konsekuensi pengakuan dan ketaatan pada Konstitusi," kata Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Jumat (26/11).
-
Kapan kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini akan disahkan? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja isi dari kelima RUU Kerja Sama Pertahanan tersebut? Adapun lima negara yang akan menjalin kerja sama pertahanan dengan Indonesia itu antara lain Republik India, Republik Perancis, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Federatif Brasil. Kerja sama dengan lima negara itu bakal dibahas dalam RUU masing-masing.
-
Kenapa kelima RUU Kerja Sama Pertahanan ini disegerakan disahkan? Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih karena kelima RUU tersebut sudah diselesaikan di tengah ketidakpastian kondisi global."Hari ini bisa menyelesaikan pembahasan tentang kelima RUU ini. Situasi dunia saat ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja yang sebenarnya adalah suatu ketegangan yang sangat-sangat runcing di belahan dunia yang masih jauh tetapi sangat berpengaruh ke seluruh dunia," ujar Prabowo.
-
Apa itu Kartu Prakerja? Kartu Prakerja merupakan program pemerintah yang digunakan untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi para pencari kerja. Namun, untuk merespons pandemi Covid-19, pemerintah mempercepat pengadaan Kartu Prakerja dan memprioritaskan bagi para pekerja atau buruh yang terkena dampaknya.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Siapa yang menurut Sandiaga Uno paling berperan dalam menciptakan lapangan kerja di Jakarta? Menurut dia hal itu perlu disiapkan karena Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota. "Dan itu harusnya adalah pemberdayaan UMKM. Karena UMKM itu menciptakan 97 persen lapangan kerja kita," katanya, seperti dilansir dari Antara.
Menurut HNW, sejak awal banyak pihak telah mengingatkan dan mengkritisi DPR dan pemerintah terkait proses formalitas UU itu. UU itu dikritisi karena tak sesuai dengan teknik dan aturan penyusunan peraturan perundang-undangan.
Padahal menurut dia, aspek formalitas sangat penting dalam penyusunan dan pembahasan untuk keabsahan suatu peraturan. Sebab, apabila tidak terpenuhi bisa berujung kepada dibatalkannya keseluruhan UU tersebut.
“Sayangnya, ketika itu hanya FPKS dan FPD yang menolak, mayoritas fraksi di DPR bersama dengan Pemerintah tetap menyetujui diundangkannya RUU Ciptakerja yang baik dari segi substansi dan formil prosesnya bermasalah. Dan akhirnya terbukti, MK juga memiliki pandangan yang sejenis, bahwa ada cacat formal dan masalah substansial dalam UU Ciptakerja,” ujar dia.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini sempat mengutarakan agar DPR dan pemerintah menempuh langkah legislative review atau memperbaiki sendiri UU Ciptaker tersebut. Karena UU tersebut telah menimbulkan kontroversi dan rasa ketidakadilan di masyarakat tanpa harus menunggu judicial review yang diajukan oleh sejumlah pihak ke MK.
"Nah, sekarang MK mengabulkan sebagian JR dg memerintahkan Pemerintah dan DPR untuk memperbaiki UU Ciptakerja tersebut, dengan deadline waktu 2 tahun. Apabila melewati deadline, UU yang dicabut atau direvisi oleh UU Ciptakerja akan dinyatakan tetap berlaku. Ini harus segera benar-benar ditaati dan dilaksanakan oleh Pemerintah dan DPR,” tutur dia.
HNW juga mengingatkan agar pemerintah dan DPR harus membaca utuh salinan putusan tersebut, termasuk poin pertimbangan mahkamah. Dalam salah satu pertimbangannya, MK menyatakan dalam tenggat waktu 2 tahun tersebut. Tidak boleh ada hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas termasuk membentuk peraturan pelaksana dan pengambilan kebijakan strategis berdasarkan UU Ciptaker tersebut.
"Kita di DPR (PKS dan lain sebagainya) juga publik penting bersama-sama mengawal dan mengkritisi agar putusan MK ini benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar. Jangan terulang lagi proses formil pembahasan RUU Ciptakerja yg terbukti bermasalah itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, HNW menilai adanya putusan ini mulai menunjukan keberanian mayoritas para hakim MK dalam meluruskan hal-hal yang bengkok dan terus menjaga konstitusi.
"Saya berharap di perkara-perkara krusial lainnya, termasuk terkait perkara uji materi UU Ciptaker yang lainnya yang berkaitan dengan substansi, keberanian menegakkan kebenaran hukum ini tetap ditunjukan oleh hakim-hakim MK, agar harapan dan kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum dan lembaga-lembaga termasuk MK, dapat dijaga dan dikembalikan," tutup dia.
Baca juga:
DPR Gelar Raker Bahas Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja 6 Desember 2021
Revisi UU Cipta Kerja Dikhawatirkan Turunkan Minat Investasi Asing
Rupiah Ditutup Melemah Seiring Respon Pasar Terkait Revisi UU Cipta Kerja
'Putusan MK terkait UU Cipta Kerja Tidak Menghasilkan Kepastian Hukum'
Aturan Pengupahan dalam UU Cipta Kerja Tetap Berlaku