Hujan Buatan Guyur Bogor, Menteri LHK Klaim Kualitas Udara Membaik
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengklaim kualitas udara di wilayah Bogor membaik seusai diguyur hujan hasil modifikasi cuaca.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengklaim kualitas udara di wilayah Bogor membaik seusai diguyur hujan hasil modifikasi cuaca.
Hujan Buatan Guyur Bogor, Menteri LHK Klaim Kualitas Udara Membaik
Modifikasi cuaca ini merupakan salah satu upaya mengatasi polusi udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bogor (Jabodetabek).
"Dalam record-nya KLHK setelah hujan itu pada jam 15.30 dari angka ISPU (Indeks Standar Pencemaran Udara) 97 di PM 2,5 itu pada jam 18.30 (27 Agustus 2023), angkanya drop menjadi 29. Artinya kualitas udara jadi baik. Itu di Bogor Tegar Beriman,"
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam konferensi pers seusai rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/8).
- HUT TNI Ke-78, Bupati Ipuk: Tentara Turut Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Banyuwangi
- Terungkap, Ini Penyebab Alat Pemantau Kualitas Udara Jakarta Rusak
- Jelang Purnatugas, Ganjar Kebut PR soal Kualitas Layanan Air Bersih Warga Jateng
- Mentan SYL Perintahkan Jajarannya Turun Tangan Bantu Pemulihan Warga Puncak Papua
Hal sama juga terjadi di wilayah Bogor Tanah Sareal. Siti menyebut Indeks Standar Pencemaran Udara di daerah tersebut berada angka 13 setelah hujan turun, dari sebelumnya di angka 87.
"Jadi artinya memang seperti saya pernah bilang bahwa kalau pencemaran udara itu naik ke udara, lalu berputar-putar di situ saja kan jadi susah, tetapi ketika dia tercuci memang jadi baik," jelasnya.
Siti menjelaskan polusi udara di Jabodetabek sebanyak 44 persen disebabkan oleh kendaraan, 34 persen oleh PLTU, dan sisanya dari rumah tangga serta pembakaran.
Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga untuk fokus menangani dan mengendalikan polusi udara sebab menyangkut masalah kesehatan masyarakat.
"Jadi cara-cara penyelesaiannya harus dengan dasar atau basis kesehatan. Semua kementerian/lembaga diminta untuk tegas dalam melangkah, dalam kebijakan, dalam melangkah dan dalam operasi lapangan," ujar Siti.
Kementerian LHK diminta untuk melakukan penegakan hukum terhadap sumber-sumber yang menjadi penyebab polusi udara di Jabodetabek, khususnya dari industri pembangkit listrik.
"Dan juga uji untuk emisi kendaraan yang harus ketat," ucapnya.
Selain itu, rapat terkait polusi udara bersama Presiden Jokowi juga membahas soal teknik modifikasi cuaca yang perlu dipahami.
Nantinya, penanganan polusi udara akan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
"Secara keseluruhan, koordinasi operasional ini dipimpin oleh Menko Marinves," tutur Siti.