ICW Nilai Pemerintah Jokowi Tak Serius Ungkap Dugaan Korupsi Soeharto
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, penegak hukum belum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Soeharto melalui tujuh yayasan miliknya. Dia menyebut, hanya yayasan Supersemar yang kini baru diproses oleh Kejaksaan.
Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, penegak hukum belum mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Soeharto melalui tujuh yayasan miliknya. Dia menyebut, hanya yayasan Supersemar yang kini baru diproses oleh Kejaksaan.
Adapun, enam lainnya adalah Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti, Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan dan Yayasan Trikora.
-
Kapan Soeharto mendapat gelar Jenderal Besar? Presiden Soeharto mendapat anugerah jenderal bintang lima menjelang HUT Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ke-52, tanggal 5 Oktober 1997.
-
Kapan Titiek Soeharto menjenguk Prabowo Subianto? Dalam keterangan unggahan beberapa potret yang dibagikan, terungkap jika momen tersebut berlangsung pada Senin (1/7) kemarin.
-
Apa yang pernah dititipkan Soeharto kepada Sudjono Humardani? Ceritanya pada tahun 1967, Sudjono pernah diberi tugas oleh Soeharto untuk meminjam topeng Gadjah Mada yang disimpan di Pura Penopengan Belah Batu Bali.
-
Siapa yang berencana meracuni Soeharto? Rupanya tamu wanita yang tidak kami undang itu berencana meracuni kami sekaluarga," kata Soeharto.
-
Kapan Soeharto bertugas di Sulawesi Selatan? Soeharto dan keluarga BJ Habibie sudah saling kenal dan dekat sejak tahun 1950. Kala itu, Soeharto berdinas di Sulawesi Selatan dan kebetulan rumah BJ Habibie tepat di depan markasnya, Brigade Mataram.
-
Bagaimana Presiden Jokowi mengenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih? Menlu Retno mengatakan bahwa Presiden Jokowi dalam setiap kesempatan dan acara selalu mengenalkan Prabowo Subianto selaku calon presiden terpilih.
"Kejaksaan kan sudah menyatakan dia akan melakukan gugatan perdata terhadap tujuh yayasan milik Soeharto. Yang dikenal dekat dengan Soeharto," katanya saat diskusi bertema 'Jangan Lupakan Korupsi Soeharto' di markas ICW, Jl Kalibata Timur IV, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (6/12).
"Tujuh yayasan itu, baru Supersemar yang diproses, sampai saat ini belum ada tuh langkah-langkah nyata dari teman-teman Kejaksaan mengusut atau menggugat enam yayasan milik Soeharto yang lain," sambungnya.
Dia menambahkan, ICW dan koalisi sipil antikorupsi selalu menagih dan mengingatkan pemerintah kapan mengusut tuntas kasus tersebut, khususnya Kejaksaan ketika melakukan eksekusi terhadap yayasan Supersemar.
"Ini kok kira-kira agak ragu-ragu, enggak serius. Bagi kami sebenarnya penting untuk mengingatkan teman-teman, dalam kasus Soeharto ini belum selesai. Gugatan perdata masih bisa dikejar oleh Kejaksaan. Kan dalam kasus Supersemar saja kerugian material saja sekitar Rp 4 triliun, belum enam yayasan lain," tuturnya.
ICW menilai, bahwa salah satu indikator sukses penanganan kasus korupsi adalah dengan mengadili kasus-kasus korupsi yang melibatkan masa lalu, termasuk kasus Soeharto. Emerson menyebut saat itu pemerintah sebelumnya pernah ditawarkan untuk membantu melacak aset-aset milik orang-orang yang dianggap bertanggung jawab, dan dianggap mencuri keuangan negara.
"Cuma sayang tawaran itu tidak ditindaklanjuti serius oleh pemerintah, waktu itu pemerintahan pak SBY. Dalam konteks penuntasan kasus yang melibatkan Soeharto, gugatan perdata belum selesai, eksekusi supersemar belum rampung, enam lagi belum digugat, belum dibawa ke pengadilan," ujarnya.
Maka dari itu, ICW meminta Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk segera eksekusi aset-aset milik Soeharto. Dalam hal ini yayasan supersemar. Kemudian, memerintahkan Jaksa Agung mengusut enam yayasan lainnya milik Soeharto. Serta membuka ruang kerja PBB dan Bank Dunia untuk mengusut kemungkinan aset-aset milik Soeharto yang tercecer di luar negeri.
"Bagi kami di teman-teman ICW, koalisi masyarakat sipil, upaya penuntasan kasus Soeharto ini salah satu menjalankan amanat reformasi yang belum tuntas," pungkasnya.
Diskusi juga dihadiri Sejarawan Bonnie Triyana, Direktur Amnesty International Indonesia - Aktivis '98 Usman Hamid, Praktisi Hukum Abdul Fickar Hadjar, dan Peneliti ICW Laola Ester.
Baca juga:
ICW Sebut KPK Bisa Bantu Pemerintah Usut Dugaan Korupsi Soeharto
Pemuda Peduli Soeharto Laporkan Ahmad Basarah ke Bawaslu
Berkarya: Soeharto Pemimpin Tegas, Menumpas PKI dan Bapak Pembangunan
Partai Berkarya: Ideologi Kami Adalah Soeharto
PDIP Pasang Badan Ahmad Basarah Dipolisikan Karena 'Soeharto Guru Korupsi'
Dipolisikan Soal Soeharto 'Guru Korupsi', Basarah Anggap Hal yang Biasa
Reaksi PDIP Soal 'Soeharto Guru Korupsi' Ahmad Basarah Dipolisikan