Imbas Covid-19, Anggaran Pilkada Solo Membengkak Rp10,1 Miliar
KPU Solo, Nurul Sutarti mengatakan, pembengkakan anggaran salah satunya akibat adanya penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Menurut rencana KPU bakal menambah TPS sebanyak 784 yang tersebar di 54 kelurahan.
Pilkada serentak rencananya akan digelar 9 Desember 2020, termasuk Kota Solo. Pandemi Covid-19 yang masih melanda berimbas pada teknis pelaksanaan di lapangan.
KPU harus menyelenggarakan Pilkada tersebut dengan menerapkan protokol kesehatan. Imbasnya anggaran pelaksanaan dipastikan membengkak.
-
Bagaimana Pilkada 2020 diselenggarakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Apa saja yang dipilih rakyat Indonesia pada Pilkada 2020? Pada Pilkada ini, rakyat Indonesia memilih:Gubernur di 9 provinsiBupati di 224 kabupatenWali kota di 37 kota
-
Kapan Pilkada serentak berikutnya di Indonesia? Indonesia juga kembali akan menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di tahun 2024. Pilkada 2024 akan dilasanakan ada 27 November 2024 untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati.
-
Kenapa Pilkada tahun 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pilkada di tahun tersebut dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan ketat untuk menjaga keselamatan peserta dan pemilih.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
KPU Solo, Nurul Sutarti mengatakan, pembengkakan anggaran salah satunya akibat adanya penambahan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Menurut rencana KPU bakal menambah TPS sebanyak 784 yang tersebar di 54 kelurahan.
"Sebelum ada Covid-19, rencana ada 1.016 TPS. Tapi sekarang kondisinya beda, harus disesuaikan dengan protokol kesehatan, sehingga total menjadi 1.800 TPS," katanya, Sabtu (30/5).
Dengan 1.800 TPS tersebut diharapkan pemilih lebih leluasa menerapkan standar protokol Covid-19. Tidak terjadi kerumunan, bisa jaga jarak dan lainnya. Nantinya juga akan disediakan tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh dan penggunaan masker.
Dengan penambahan jumlah TPS tersebut, dikatakan Nurul, otomatis pihaknya juga akan menambah jumlah petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan petugas keamanan TPS.
"Dari sisi anggaran penyelenggaraan juga bertambah. Kalau sebelumnya, anggaran kita Rp15 miliar, sekarang perlu tambahan dana sekitar Rp10,1 miliar," terangnya.
Tambahan dana tersebut, kata dia, digunakan untuk honor badan ad hoc dan pengadaan thermogun pengukur suhu. Menurut Nurul badan ad hoc akan mulai diaktifkan kembali untuk melanjutkan tahapan Pilkada Serentak pada Senin (15/6) mendatang.
"Kemudian dilanjutkan penyerahan berita acara syarat dukungan calon perseorangan kepada PPS dan tahapan lainnya. Untuk penetapan pasangan calon dilakukan bulan September," pungkas Nurul.
Baca juga:
Manuver Gibran di Tengah Pandemi
Tahapan Pilkada Solo Dimulai, KPU Akan Lantik 162 Anggota PPS
Demokrat Ungkap Alasan Persiapkan Denny Indrayana di Pilgub Kalsel
Kesiapan KPU Gelar Pilkada Saat Pandemi Diragukan
KPU Akui Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19 Terkendala Anggaran
Demokrat Tugaskan Denny Indrayana Cari Dukungan dan Cawagub untuk Pilgub Kalsel